Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026, Ini Tujuannya
- Menhub Dudy Purwagandhi meresmikan Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 sebagai pusat koordinasi nasional untuk memantau operasional transportasi dan mempercepat respons di lapangan.
- Kemenhub menyiapkan kebijakan pengaturan mobilitas, rampcheck, rekayasa lalu lintas, diskon tarif, serta program mudik gratis guna memastikan kelancaran dan keselamatan arus mudik-balik.
- Posko berlangsung 13–30 Maret 2026 dengan kolaborasi lintas kementerian, BUMN, dan instansi terkait melalui 1.560 titik pemantauan di berbagai moda transportasi seluruh Indonesia.
Jakarta , IDN Times - Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi membuka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jumat (13/3/2026). Dudy mengatakan posko tersebut menjadi pusat koordinasi nasional yang berfungsi untuk memantau kondisi operasional transportasi, mempercepat koordinasi antarinstansi, serta memastikan setiap dinamika di lapangan dapat ditangani secara cepat dan tepat.
“Sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh fasilitas transportasi dan pelayanan publik selama masa mudik dapat berjalan dengan baik melalui koordinasi yang kuat antarkementerian, pemerintah daerah, BUMN, swasta, serta seluruh pemangku kepentingan transportasi,” tutur Dudy, Jumat malam.
1. Kebijakan pengaturan mobilitas pada moda transportasi
Selain membentuk posko dalam rangka pengawasan, monitoring, serta evaluasi hingga ke tingkat wilayah, Kemenhub juga telah mempersiapkan kebijakan pengaturan mobilitas pada moda transportasi. Hal itu di antaranya dengan memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi, pembatasan angkutan tertentu jelang hari H atau puncak arus mudik dan arus balik guna mengurangi antrean dan kemacetan, serta menyiapkan cadangan sarana angkutan sesuai kebutuhan di lapangan.
Kemudian, dilakukan juga rampcheck untuk memastikan kelaikan operasional, melakukan rekayasa lalu lintas bila diperlukan bersama Polri, TNI, pemerintah daerah, serta pihak terkait, serta mengeluarkan kebijakan penurunan harga tiket pesawat dan diskon tarif tol.
"Kemenhub juga menyediakan program mudik gratis untuk membantu masyarakat, melakukan sosialisasi secara masif kepada petugas maupun masyarakat terkait kebijakan penyelenggaraan layanan transportasi, aspek keselamatan dan keamanan transportasi, serta melakukan koordinasi secara intensif dengan pemangku kepentingan terkait," tutur Dudy.
2. Faktor kesuksesan penyelenggaraan angkutan Lebaran
Di sisi lain, Dudy mengatakan, kesuksesan penyelenggaraan angkutan Lebaran tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada sinergi, disiplin, serta integritas seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, terdapat sejumlah hal yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan terkait antara lain memastikan seluruh unsur yang bertugas memiliki pemahaman dan persepsi sama dalam melaksanakan kebijakan pengendalian mobilitas di lapangan.
Kemudian melakukan pengawasan secara tegas, tapi tetap humanis dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, membangun komunikasi publik yang baik, transparan, serta mudah dipahami sehingga masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah.
Selain itu juga menjaga konsistensi komunikasi agar tidak menimbulkan informasi yang kontradiktif maupun kesan ego sektoral.
“Dan yang tidak kalah penting, saya meminta kepada seluruh petugas di posko maupun di lapangan untuk selalu siap siaga menghadapi berbagai dinamika transportasi, bekerja dengan penuh dedikasi, kesabaran, serta mengedepankan keselamatan sebagai prioritas utama,” ujar Dudy.
3. Posko dilaksanakan hingga 30 Maret 2026
Adapun Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 dilaksanakan pada 13-30 Maret 2026, dengan melibatkan Kemenhub, Kementerian Komdigi, Kementerian Pariwisata, Korlantas Polri, Basarnas, BMKG, BNPB, KNKT, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Astra Infra Toll Nusantara, PT Jasa Raharja (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT KAI (Persero), PT KCIC, PT PELINDO (Persero), PT PELNI (Persero), PT Angkasa Pura Indonesia, PERUM LPPNPI/Airnav, Senkom Mitra Polri, RAPI, serta ORARI.
Hal serupa juga dilakukan di daerah dan di lapangan dengan pembentukan pos pelayanan atau pos monitoring sebanyak 1.560 simpul dan jaringan, dengan rincian 264 titik simpul angkutan laut, 177 terminal yang terdiri dari 115 terminal tipe A dan 62 terminal tipe B, 248 titik simpul angkutan penyeberangan, 472 titik simpul angkutan kereta api, 257 titik simpul angkutan udara, serta 43 jaringan di 6 gerbang tol dan 44 jaringan di jalan arteri.
