Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto mengaku heran jumlah BUMN lebih dari seribu unit. Oleh karena itu, Prabowo ingin menutup ratusan BUMN yang dianggap tidak produktif. Hal itu Prabowo sampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
"Saudara-saudara, saya masuk kabinet sebelum ini, kabinetnya Presiden Joko Widodo. Saya mengikuti tapi saya belum menguasai angka-angka. Saya sendiri anggota kabinet, saya mengira bahwa jumlah BUMN itu berkisar di antara 300 sampai 350. Saya kaget waktu saya jadi Presiden, saya diberi laporan BUMN itu jumlahnya 1077," ujar Prabowo.
"Dan ini harus kita cek lagi, ada BUMN yang bikin anak perusahaan, dia bikin lagi cucuk perusahaan, dia bikin lagi cicit perusahaan," sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada BPI Danantara yang sudah menutup sejumlah BUMN.
"Saya terima kasih, saya bangga pimpinan daripada Danantara dalam tahun pertama, 18 bulan pertama, sudah berhasil mengurangi jumlah tersebut dari 1077, di akhir bulan ini, di akhir 31 Juli, mereka sudah menutup, mengkonsolidasikan, memerger, sehingga dari 1077 berkurang 250, sudah berkurang 250. Nah ini boleh tepuk tangan dong," kata dia.
Prabowo menyebut, tidak ada di negara lain yang dalam waktu satu tahun menutup ratusan BUMN.
"Pak Luhut, bisa dicek di dunia, mana ada negara yang menutup State Owned Enterprise 250 dalam 1 tahun?" ucap dia.
Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan, BPI Danantara juga sudah lapor kepadanya, akan menutup kembali sejumlah BUMN. Sehingga, pada akhir 2026, jumlah BUMN maksimal 350 perusahaan.
"Mereka (Danantara) menyanggupi laporan ke saya, Pak, Desember 31 tahun 2021 jumlah BUMN kita dari 1.077 akan maksimal 350. Berarti di akhir 2026 mungkin 700 BUMN yang akan kita tutup, kita merger, kita konsolidasi. Berkurang dari 1.077 akan menjadi maksimal 350," ujar dia.
Dengan ditutupnya 250 BUMN, kata Prabowo, dana negara yang bisa diselakatkan skeitar Rp50 trilin.
"Gaji direksi, gaji komisaris, sewa gedung, bayar listrik, bayar transport, bayar ini, rapat kerja... Rp50 triliun. 31 Desember (2026), saya kira ini mungkin angka penghematan bisa naik, bisa-bisa mendekati Rp70-Rp80 triliun," imbuhnya.