Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto meminta agar desain dasar (basic design) fasilitas yudikatif dan legislatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ditunjau kembali.
"Untuk yudikatif dan legislatif, dulu sudah pernah ada desain dari Kementerian PUPR, basic design-nya. Beliau minta direviu lagi," kata Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Rabu (22/1/2025).
Basuki menyatakan OIKN bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan membentuk tim desain baru untuk menyempurnakan rancangan tersebut sesuai arahan Prabowo.
"Kami nanti dengan Kementerian PU bersama OIKN akan membentuk tim desain yang nanti bisa diarahkan oleh Bapak Presiden tentang kedepannya," kata Basuki.
Pada tahap kedua pembangunan IKN, yang dijadwalkan berlangsung dari 2025 hingga 2029, Prabowo menargetkan agar IKN dapat berfungsi sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028.
Basuki menjelaskan tahap tersebut melibatkan penyelesaian pembangunan ekosistem yudikatif dan legislatif, termasuk perkantoran serta hunian yang diperlukan untuk mendukung fungsi kedua lembaga tersebut.
"Tahap kedua, ini yang paling penting, beliau mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik," ujarnya.
Untuk memulai pembangunan fasilitas legislatif dan yudikatif di IKN serta mengelola infrastruktur yang telah dibangun, Prabowo telah menyetujui anggaran sebesar Rp48,8 triliun dalam 5 tahun ke depan.
Basuki menjelaskan dari anggaran tersebut, Rp6,3 triliun telah dialokasikan dalam DIPA awal, namun diperlukan tambahan Rp8,1 triliun pada 2025. Dengan demikian, total anggaran untuk tahun ini mencapai Rp15 triliun.
"Saya kira ini buat kami cukup karena sesuai dengan rencana kami, semua akan kami selesaikan pada 2-3 tahun ke depan dengan Rp48,8 triliun tadi," tambahnya.