Prabowo Restui APBN Rp48,8 Triliun untuk IKN, Ini yang Dibangun
- APBN periode 2025-2029 Rp48,8 triliun untuk IKN
- Dana digunakan untuk pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif, akses WP 2, serta pemeliharaan infrastruktur
- Presiden Prabowo menyetujui alokasi anggaran tersebut, dengan tambahan Rp8,1 triliun untuk mempercepat pembangunan
Jakarta, IDN Times - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyatakan, untuk periode 2025 hingga 2029, diperlukan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp48,8 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju kawasan Wilayah Perencanaan (WP) 2 di IKN.
Selain itu, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk pemeliharaan dan pengelolaan prasarana serta sarana yang telah diselesaikan pada tahap awal pembangunan.
"Jadi dari Kementerian PU dan Kementerian Perumahan sekarang menyerahkan pada OIKN untuk kami kelola dan kami pelihara, itu dari APBN," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
1. Otorita IKN bakal belanjakan Rp15 triliun di tahun ini
Basuki menyatakan, untuk periode 2025 hingga 2029, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp48,8 triliun.
Untuk 2025, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal OIKN ditetapkan sebesar Rp6,3 triliun. Namun, Basuki mengajukan tambahan anggaran Rp8,1 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif, sehingga total anggaran OIKN.
"Sehingga pada 2025 ini akan ada sekitar Rp15 triliun di OIKN. Saya kira ini buat kami cukup karena sesuai dengan rencana kami, semua akan kami selesaikan pada 2-3 tahun ke depan dengan Rp48,8 triliun tadi," paparnya.
2. Sejak 2022 hingga 2024 telah digelontorkan Rp89 triliun
Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu menyebutkan, pada tahap awal pembangunan IKN dari 2022 hingga 2024, pemerintah telah mengalokasikan Rp89 triliun dari APBN.
Dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur vital, termasuk jalan tol, 47 menara hunian, penyediaan air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, kantor sekretariat, serta sarana peribadatan seperti masjid, basilika, dan gereja.
"Kesemuanya dikerjakan oleh Kementerian PU sebelumnya. Kami hanya melaporkan progresnya," ujar dia.
3. Otorita IKN juga siapkan program KPBU Rp60,93 triliun
Basuki mengungkapkan, pihaknya telah memproses program Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp60,93 triliun hingga tahap studi kelayakan (feasibility study/FS).
Program tersebut mencakup pembangunan 97 menara apartemen dan 129 rumah tapak tambahan. Selain itu, terdapat enam proyek KPBU lainnya yang meliputi pembangunan jalan dan terowongan utilitas ganda sepanjang 138,6 kilometer di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
"Selama ini yang dikerjakan kan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan yang baru dengan KPBU," ujarnya.
Proyek KPBU lainnya adalah pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), yang merupakan kelanjutan dari fasilitas berkapasitas 50 MW yang sebelumnya telah diresmikan oleh Prabowo.
