Presiden Terpilih Ditarget Genjot Pertumbuhan Ekonomi 5,6 Persen

Suharso merangkum berbagai target dan fokus pemerintah terkait berbagai aspek pembangunan pada tahun 2025. Itu termasuk target pertumbuhan ekonomi sekitar 5,3-5,6 persen, tingkat kemiskinan antara 6-7 persen.

Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka sekitar 4-5 persen, rasio Gini sekitar 0,37, serta peralihan penggunaan indeks modal manusia dari IPM menjadi Human Capital Index dengan target mencapai 0,56.

Selain itu, terdapat juga fokus pada penurunan indeks gas rumah kaca hingga 38,6, serta peringatan terhadap aturan baru terkait ekspor barang-barang ke Eropa yang memperhitungkan emisi gas rumah kaca melalui carbon border adjustment mechanism.

“Ini secara garis besar, kita belum sampai ke angka nominal. Tapi bapak presiden menyampaikan kalau bisa defisit jangan terlalu loncat sekali, tadi ancer-ancernya antara 2,48-2,8 persen. Dan ada peningkatan dari belanja investasi yang below the line antara 0,5-1 persen,” tuturnya.

Indonesia, dikatakan Suharso, telah menghadapi tantangan dalam meningkatkan pendapatan menjadi lebih tinggi selama 30 tahun terakhir dan terjebak dalam middle income trap, situasi di mana negara mengalami kesulitan untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi setelah mencapai tingkat pendapatan menengah.

Pemerintah berencana untuk keluar dari middle income trap pada 2038 dengan mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 7 persen atau minimal 6 persen, dan target tersebut diharapkan tercapai pada 2041.

“Kita sudah 30 tahun terjebak di dalam tingkat pendapatan menengah dan kita berencana bisa graduate dari middle income trap pada tahun 2038 sepanjang tingkat pertumbuhannya rata-rata bisa 7 persen dan minimal 6 persen dan itu kita capai pada tahun 2041,” tuturnya.

Suharso menambahkan, pemerintah mempertimbangkan program-program ikonik dari presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Meskipun presiden terpilih dalam pemilihan umum (pemilu) presiden belum diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bappenas sudah melakukan pertimbangan awal. Tujuannya adalah memastikan bahwa RKP mencerminkan program-program tersebut agar pembangunan dapat berlanjut dengan baik setelah pelantikan presiden yang baru.

Ketika ditanya mengenai program makan siang gratis sebagai contoh, Suharso menyatakan bahwa semua program ikonik yang diusulkan oleh presiden terpilih akan dipertimbangkan dengan serius.

“RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih. Tetapi ancer-ancernya sudah dilakukan. Mengapa? Agar benar-benar keberlanjutan pembangunan setelah pelantikan presiden itu bisa menggunakan RAPBN yang telah mengakomodasi program-program ikonik dari presiden terpilih,” tambahnya.