Wacana Batas Defisit Anggaran di Atas 3 Persen, Ekonom Ungkap Bahayanya

20 Sep 2026, 06:04 WIB

3 min read

Intinya Sih

Ekonom Celios Nailul Huda menolak usulan menaikkan batas defisit anggaran di atas 3 persen PDB karena dinilai penting untuk mengendalikan belanja dan ketergantungan utang.
Menurut Celios, pelaksanaan penuh program makan bergizi gratis dapat mendorong defisit menjadi 3,34 persen; tekanan fiskal tidak semata dipicu potensi kenaikan subsidi BBM.
Pelebaran defisit dikhawatirkan menurunkan kepercayaan investor, memicu capital outflow, melemahkan rupiah, dan menaikkan yield utang; pemerintah didorong mengefisienkan anggaran serta mengevaluasi MBG.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menolak wacana menaikkan batas defisit anggaran di atas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Wacana itu digaungkan oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun yang mendorong agar pemerintah merevisi Undang-Undang Keuangan Negara, khususnya rencana membuka ruang untuk menaikkan batas defisit anggaran tersebut.

Nailul menilai, batas defisit sebesar 3 persen diperlukan untuk menjaga belanja pemerintah tetap terkendali dan mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan utang.

"Kita harus pahami kenapa ada batas defisit anggaran dengan rasio 3 persen terhadap PDB. Salah satu alasannya adalah menjaga belanja pemerintah tidak ugal-ugalan dan pemerintah tidak hanya bergantung pada pembiayaan utang," kata Nailul kepada IDN Times, Sabtu (19/8/2026).

1. Batasan defisit untuk jaga kesinambungan fiskal
ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)
Menurut dia, pembatasan defisit tersebut penting untuk menjaga kesinambungan fiskal. Selama ini, defisit anggaran dijaga di bawah 3 persen, kecuali saat pandemi COVID-19 ketika pemerintah memperbolehkan defisit melampaui batas tersebut.
Nailul menilai, rencana menaikkan batas defisit tidak semestinya hanya didasarkan pada potensi kenaikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) akibat kenaikan harga minyak global.
"Hal tersebut bukan faktor tunggal. Ada juga persoalan pengelolaan fiskal yang sangat buruk oleh pemerintah. Program-program jumbo Presiden seperti makan bergizi gratis (MBG) menyedot anggaran yang tidak sedikit," ujarnya.
2. Anggaran MBG tekan sisi fiskal
Ilustrasi anggaran. (IDN Times/Arief Rahmat)
Dia mengatakan, besarnya anggaran MBG turut menekan ruang fiskal pemerintah. Bahkan, menurut perhitungan Celios pada 2024, jika program MBG dilaksanakan secara penuh, defisit anggaran dapat mencapai 3,34 persen.
"Tanpa ada kenaikan harga minyak pun, sejatinya defisit kita sudah lebar. Tahun 2024, Celios sudah menghitung jika MBG dilaksanakan 100 persen, defisit anggaran mencapai 3,34 persen," katanya.
Nailul juga memperingatkan potensi dampak perubahan batas defisit terhadap kepercayaan investor. Menurut dia, pelebaran defisit dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal Indonesia.
"Ketika defisit diperlebar dari angka 3 persen, yang terjadi adalah penurunan kepercayaan investor dari sisi tata kelola anggaran. Banyak investor yang khawatir akan keberlangsungan fiskal kita," ujarnya.
Menurut Nailul, kondisi tersebut berpotensi mendorong aliran modal keluar atau capital outflow dan menekan nilai tukar rupiah. Di sisi lain, imbal hasil atau yield surat utang pemerintah dapat meningkat sehingga biaya pembiayaan dan beban utang ikut terdorong naik.
"Nilai tukar akhirnya juga akan melemah. Di sisi lain, yield akan meningkat dan meningkatkan beban utang karena yield naik, nilai tukar juga melemah," katanya.
3. Perlu efisiensi anggaran ketimbang revisi UU keuangan negara
Ilustrasi anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)
Karena itu, Nailul mendorong pemerintah melakukan efisiensi anggaran daripada menaikkan batas defisit fiskal. Salah satunya dengan mengevaluasi anggaran MBG dan mengarahkan subsidi secara lebih tepat sasaran.
"Maka itu, Presiden Prabowo harus menghemat anggaran alih-alih menaikkan batas defisit fiskal kita. Potong dana MBG hingga 50 persen lebih dengan mengusung targeted subsidies dan stop terlebih dahulu MBG," ujarnya.
Nailul juga mengkritik pelaksanaan MBG yang menurut dia berpotensi lebih banyak menguntungkan kelompok usaha tertentu.
"MBG hanya program untuk kroni oligarki, di mana sebagian besar uang tersebut masuk ke kantong oligarki, baik daerah maupun pusat," katanya.
Nailul menegaskan kembali penolakannya terhadap rencana menaikkan batas defisit anggaran.
"Namun yang pasti, kita menolak kenaikan batas defisit fiskal," tegasnya.