Program Prabowo-Gibran Hadapi Tantangan Pembiayaan, Bisa Terlaksana?

04 Jul 2024, 14:01 WIB

Presiden terpilih, Prabowo Subianto ketika berbincang dengan wapres terpilih, Gibran Rakabuming Raka. (Dokumentasi media Menhan)

Intinya sih...

Indef soroti dilema fiskal di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Pentingnya menjaga defisit fiskal dan pembiayaan pembangunan.
Mobilisasi penerimaan, stimulus fiskal, dan program makan gratis jadi perhatian.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapan sejumlah dilema fiskal yang jadi tantangan dalam membiayai program pemerintah di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Kolaborasi Internasional Indef, Imaduddin Abdullah menyoroti tiga aspek utama yang perlu menjadi fokus perhatian pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal dan pertumbuhan ekonomi.

Dia menekankan pentingnya menjaga defisit fiskal tetap terkendali. Namun, di sisi lain, pemerintah juga harus terus melanjutkan pembiayaan berbagai program pembangunan.

Hal itu menjadi tantangan karena pemerintah harus menemukan keseimbangan antara pengeluaran yang diperlukan untuk pembangunan dan upaya menjaga disiplin fiskal.

“Pertama terkait dengan dilema satu, disiplin fiskal versus pembiayaan pembangunan, di mana kita perlu menjaga defisit fiskal, tapi di saat yang bersamaan, pemerintah perlu melakukan pembiayaan pembangunan,” kata dia dalam diskusi Indef di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

1. Mobilisasi penerimaan vs pertumbuhan ekonomi

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Pemerintah juga memerlukan mobilisasi penerimaan untuk membiayai program-program pembangunan. Namun, Imaduddin mengingatkan tanpa perencanaan yang baik, mobilisasi penerimaan tersebut bisa berdampak negatif terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Jadi, pemerintah harus berhati-hati dalam merancang kebijakan penerimaan agar tidak menghambat laju investasi yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

“Kalau tanpa ada perencanaan yang baik maka mobilisasi penerimaan ini akan memberikan dampak negatif untuk investasi dan juga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

2. Jangka pendek vs jangka panjang

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Dalam jangka pendek, pemerintah perlu memberikan stimulus fiskal untuk mengatasi dampak ekonomi. Namun, Imaduddin menekankan pemerintah juga harus mempertimbangkan stabilitas dan kesehatan fiskal dalam jangka panjang.

Keseimbangan antara kebutuhan mendesak dan perencanaan jangka panjang tersebut menjadi tantangan yang tidak mudah dihadapi pemerintah.

“Karena ini adalah fiskal tanda kutip menjadi kontrak sosial kita dengan generasi yang akan datang. Kita ingin bahwa fiskal ini kita wariskan kepada generasi yang akan datang yang sehat, yang punya kapasitas yang besar dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

3. Makan siang gratis dan kenaikan gaji aparatur negara bisa terlaksana?

Presiden terpilih, Prabowo Subianto ketika berbincang dengan wapres terpilih, Gibran Rakabuming Raka. (Dokumentasi media Menhan)

Imaduddin menyoroti program makan bergizi gratis yang ditujukan untuk 82,9 juta penerima dengan biaya mencapai Rp450 triliun per tahun. Program tersebut, meskipun memiliki dampak kesejahteraan jangka panjang, menantang stabilitas fiskal. Pembiayaannya mungkin memerlukan peningkatan pajak atau realokasi anggaran.

“Ini kan sebenarnya jangka panjang bahwa kita ingin anak-anak Indonesia yang mungkin dampaknya produktivitasnya akan kelihatan dalam 10-20 tahun tapi kita perlu mencari pembiayaannya saat ini,” ujarnya.

Selain itu, kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara juga perlu jadi perhatian. Imaduddin mempertanyakan apakah belanja tersebut bisa dianggap sebagai better spending, yakni belanja yang benar-benar mendorong transformasi ekonomi dan dampaknya terhadap sustainabilitas fiskal.

“Selama ini kan sudah banyak belanja pegawai yang sekarang porsinya justru semakin meningkat. Di saat yang bersamaan belanja modal, porsinya semakin menurun. Nah ini juga mungkin menjadi perhatian dan perlu menjadi analisis bagaimana dampaknya terhadap sustainabilitas fiskal,” tambahnya.