Purbaya Heran Hanya Indonesia yang Diincar Lembaga Global

22 Jun 2026, 15:21 WIB

Trio Hamdani

News

Channel

Add Us on Google

Purbaya Heran Hanya Indonesia yang Diincar Lembaga Global

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026). (IDN Times/Trio Hamdani)

Intinya Sih

Purbaya Yudhi Sadewa heran karena lembaga internasional terus memantau APBN Indonesia, padahal secara teori posisi fiskal Indonesia dinilai kuat dan defisit tetap di bawah 3 persen.
Pemerintah menjaga disiplin fiskal dengan menekan defisit APBN di bawah 3 persen PDB serta mempertahankan rasio utang di bawah 60 persen, bahkan proyeksi defisit 2025 bisa turun hingga 2,81 persen.
Untuk mengurangi tekanan pasar global, pemerintah menjajaki penerbitan Panda Bond di China sebagai alternatif pembiayaan berbiaya bunga lebih rendah guna mendukung pembiayaan defisit anggaran.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa heran karena pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia selalu dipantau ketat oleh lembaga internasional. Sejauh ini, Indonesia masih menjaga defisit di bawah 3 persen.

Padahal, jika melihat hitungan di atas kertas dan teori ilmiah, dia menilai posisi fiskal Indonesia sudah sangat kokoh dan sulit untuk dikritik. Purbaya mencermati adanya perbedaan perlakuan antara teori keilmuan dengan praktek yang terjadi.

"Kita yang diincar, Pak. Saya nggak tahu kenapa? Mungkin kita masih kurang doa, Pak. Karena di atas kertas, secara keilmuan, selesai, Pak, kita nggak bisa dikritik mana-mana. Tapi pada prakteknya seperti itu," katanya dalam rapat kerja (raker) bersama Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (22/6/2026).

1. Purbaya bandingkan pengelolaan defisit Indonesia dan negara lain

Ilustrasi APBN. (Kemenkeu)

Sorotan dari lembaga pemeringkat dunia terkait kemampuan Indonesia menahan defisit anggaran di bawah 3 persen dinilai cukup membingungkan. Purbaya membandingkan dengan Malaysia, Vietnam, India, hingga Amerika Serikat (AS) yang defisitnya sudah melampaui 3 persen.

Ketimpangan tersebut juga terlihat dari rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara-negara barat dan Eropa yang sudah tergolong besar.

"Karena banyak negara Eropa udah di atas 3 persen defisitnya, dan rasio utang ke PDB-nya udah besar-besar, 60 persen, Jerman aja 60 persen lebih, Amerika 100 persen, Jepang 275 persen. Besar-besar," ujar Purbaya.

Meski demikian, pemerintah memilih untuk tetap mengikuti aturan disiplin yang ada demi menunjukkan tata kelola keuangan Indonesia merupakan yang terbaik dan bisa menjadi contoh bagi negara barat.

2. Defisit APBN dijaga di bawah 3 persen PDB

Ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Sejauh ini, Indonesia terbukti sangat ketat menjaga disiplin fiskal. Hal itu terlihat dari komitmen pemerintah yang selalu menahan defisit anggaran di bawah 3 persen PDB dan menjaga rasio utang tetap di bawah 60 persen PDB.

Purbaya memaparkan, angka defisit pada 2025 bisa ditekan hingga mencapai 2,81 persen, lebih baik dari prediksi awal yang diumumkan sebesar 2,9 persen.

Untuk 2026, meskipun beban anggaran bertambah akibat kenaikan subsidi energi, defisit tetap dirancang mendekati 2,9 persen atau bahkan lebih rendah lagi. Pemerintah optimistis angka defisit bisa turun lebih jauh jika harga minyak dunia melandai pada paruh kedua tahun ini.

"Saya yakin kalau harga minyak ini dia turun ke bawah ke level yang sebelumnya di paruh kedua tahun ini, defisit kita akan bisa turun ke bawah 2,9," paparnya.

3. Indonesia cari alternatif pembiayaan lewat Panda Bond

Ilustrasi anggaran atau APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)

Guna mengurangi tekanan pasar global yang berpengaruh pada bunga utang, pemerintah bergerak aktif mencari alternatif pendanaan baru. Salah satu langkah yang diambil adalah mengunjungi China untuk penerbitan Panda Bond.

Purbaya menjelaskan, obligasi tersebut memiliki tingkat bunga lebih murah dibandingkan dengan utang berbasis dolar AS. Langkah diversifikasi itu diharapkan dapat memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi pemerintah dalam membiayai defisit anggaran.

"Jadi kita harapkan nanti ada alternatif pembiayaan dari kita yang membuat kita agak leluasa ketika melakukan pembiayaan untuk defisit anggaran kita," kata Purbaya.