Purbaya Siapkan Dana Darurat Rp5 T buat Penanganan Gempa NTT
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan sekitar Rp5 triliun dari alokasi BNPB untuk penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur.
- Dana siaga bencana digunakan terlebih dahulu untuk respons kedaruratan; pemerintah akan menambah dukungan anggaran jika kebutuhan pembiayaan di lapangan meningkat.
- Pembangunan kembali fasilitas umum yang tidak dapat dibiayai BNPB harus dikoordinasikan dengan kementerian atau lembaga terkait, sesuai kebutuhan penanganan pascabencana.
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan anggaran Rp5 triliun untuk penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Purbaya mengatakan, dana itu masih tersedia dalam alokasi anggaran untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Untuk pertama kan biasanya kita pakai dana dari BNPB yang sudah kita siapkan. Masih ada tuh Rp5 triliun kalau enggak salah ya. Mungkin sebagian terpakai tapi masih cukup. Biasanya kalau kurang kita isi langsung itu dana PNBP,” kata Purbaya, dikutip dari keterangan resmi, Senin (17/8/2026).
1. Jadi dana darurat
Korban gempa Flores di Sikka berdiam di tenda BNPB. (Dok BNPB) Anggaran tersebut merupakan alokasi awal dalam merespons kebutuhan penanganan bencana. Hal itu Purbaya sampaikan pada sambungan telepon dalam Rapat Satuan Tugas Penanggulangan Pasca Bencana (Satgas Galapana) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati.
“Buat anggota DPR semuanya yang ada di sana, sama semua yang rapat pada malam hari ini, Menteri Keuangan siap membantu kebutuhan pembiayaan di sana (NTT),” ujar Purbaya.
Purbaya mengatakan, pemerintah memiliki dana yang bersifat siaga untuk mendukung penanganan bencana. Ketersediaan dana tersebut memungkinkan pemerintah memberikan respons pembiayaan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Jadi memang dana on call untuk setiap penanganan bencana sudah stand by,” tutur Purbaya.
2. Bakal ditambah lagi menyesuaikan kebutuhan
Pengiriman personel K9 dan bantuan bagi korban gempa Flores. (Dok Polda NTT) Menurut Purbaya, penanganan bencana dilakukan secara bertahap yang dimulai dari respons kedaruratan menggunakan anggaran yang telah disiapkan. Apabila kebutuhan pembiayaan meningkat, pemerintah akan menyesuaikan dukungan anggaran untuk memastikan penanganan bencana dapat berjalan.
“Kalau untuk bencana kan nanti dari BNPB dulu, nanti kalau kurang baru kita rekonstruksi. Jadi nggak ada masalah tuh. Kalau untuk bencana ada cadangan khusus, Pak,” ucap Purbaya.
3. Pembangunan fasum pascabencana perlu dikoordinasikan dengan K/L terkait
Korban gempa Flores di Sikka berdiam di tenda BNPB. (Dok BNPB) Purbaya menyampaikan, dukungan pembiayaan akan diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan penanganan bencana serta mekanisme koordinasi antar instansi. Khusus untuk pembangunan kembali fasilitas umum (fasum) yang tidak dapat dibiayai melalui BNPB, pelaksanaannya perlu dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait.
“Tinggal nanti kita akan sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau tadi yang fasum nggak bisa melalui BNPB tetap harus koordinasi dengan K/L-nya,” kata Purbaya.
