Pemerintah Masih Data Kerusakan Infrastruktur Akibat Gempa NTT
- Pemerintah masih mendata kerusakan infrastruktur akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, sehingga jumlah dan nilai kerusakan belum diketahui.
- Identifikasi dilakukan di lapangan, termasuk pada bangunan di Pulau Rinca dan Pulau Padar serta jalan yang terdampak longsor.
- Material longsor yang menutup jalan dibersihkan, sementara pemerintah menyiapkan pemulihan infrastruktur dari tanggap darurat hingga rekonstruksi.
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU), Diana Kusumastuti, mengatakan, pemerintah masih mendata kerusakan infrastruktur akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pendataan masih berjalan sehingga jumlah serta nilai kerusakan belum diketahui.
Diana mengatakan, Menteri PU Dody Hanggodo dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno sedang melakukan identifikasi di lapangan. Hasil pendataannya masih disusun.
"Ini sedang kita identifikasi, ya, kan Pak Menteri, Menko PMK segala kan sedang di sana melakukan identifikasi. Tapi saya belum tahu, laporannya sedang disusun ya," kata dia kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/8/2026).
1. Bangunan dan jalan banyak terdampak
Kondisi rumah warga yang terdampak bencana gempa Flores. (Dok BPBD NTT) Diana mengatakan, kerusakan terjadi pada sejumlah bangunan. Sejumlah jalan juga terdampak longsor. Kerusakan bangunan juga ditemukan di Pulau Rinca dan Pulau Padar. Pemerintah masih mengecek seluruh infrastruktur yang terdampak.
“Ya, bangunan-bangunan banyak yang rusak, ya, jalan-jalan juga banyak yang longsor dan tentunya bangunan-bangunan yang di Pulau Rinca, Pulau Padar itu juga ada yang sedikit yang runtuh-runtuh kayak gitu. Kita sedang identifikasi semuanya,” kata dia.
2. Jalan yang tertutup longsor dibersihkan
Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan (SAR) pascagempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Timur Laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) (16/8/2026)(dok. Basarnas) Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya itu mengatakan, longsor tidak membuat konektivitas di wilayah terdampak terputus. Material yang menutup jalan sedang dibersihkan. Pembersihan dilakukan agar jalan kembali dapat dilalui.
“Tapi bukan putus karena longsor apa-apa, sedang kita bersihkan untuk ini, ya,” ujar dia.
3. Pemerintah pulihkan infrastruktur yang rusak
Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan (SAR) pascagempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Timur Laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) (16/8/2026)(dok. Basarnas) Menko PMK, Pratikno, mengatakan, pemerintah pusat menangani dampak gempa NTT sejak masa tanggap darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada tahap tanggap darurat, pemerintah memprioritaskan penyelamatan warga.
Infrastruktur yang menjadi perhatian antara lain jalan, jembatan, rumah sakit, jaringan listrik, dan jaringan internet. Pemulihan dilakukan sembari menyiapkan pembangunan permanen.
“Dalam tahap tanggap darurat ini yang utama tentu saja adalah menyelamatkan warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional,” ujar Pratikno, Minggu (16/8/2026).
