Purbaya soal OTT Pegawai Pajak–Bea Cukai: Jika Bersalah, Tindak!
- Pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum dan akan menindak tegas pegawai Pajak dan Bea Cukai apabila terbukti melakukan pelanggaran.
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap akan memberikan pendampingan hukum kepada jajarannya yang terjerat kasus, tanpa melakukan intervensi terhadap proses hukum.
- Purbaya bakal terapkan sanksi tegas untuk pegawai yang lakukan indikasi kejanggalan
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara atas terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai(DJBC). Purbaya menegaskan, pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum dan akan menindak tegas apabila terbukti melakukan pelanggaran.
"Ya kita lihat saja apa hasil OTT itu. Kalau memang orang Pajak dan Bea Cukai ada yang bermasalah, ya ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Purbaya saat ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (4/2/2026).
1. Hanya beri pendampingan hukum tanpa intervensi
Meski demikian, Purbaya menegaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap akan memberikan pendampingan hukum kepada jajarannya yang terjerat kasus, tanpa melakukan intervensi terhadap proses hukum.
“Tapi saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu saja. Akan ada pendampingan hukum dari Kementerian Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum,” ujarnya.
Terkait pihak-pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut, Purbaya mengaku belum mengetahui secara rinci. Ia menyebut baru mengikuti rapat sepanjang hari.
“Saya tidak tahu. Anda yang lebih tahu. Saya baru di dalam rapat seharian,” ucapnya.
2. Adanya OTT jadi titik balik untuk perbaikan secara keseluruhan
Purbaya menepis anggapan bahwa OTT yang terjadi di Pajak dan Bea Cukai dalam waktu berdekatan akan memukul kinerja institusi tersebut. Menurutnya, peristiwa ini justru menjadi momentum pembenahan
“Itu merupakan titik masuk untuk memperbaiki Pajak dan Bea Cukai sekaligus. Kemarin kan Bea Cukai sudah saya obrak-abrik, yang dapat yang di pinggir sudah terdeteksi sebelum-sebelumnya,” tuturnya.
3. Purbaya bakal terapkan sanksi tegas untuk pegawai yang lakukan indikasi kejanggalan
Purbaya menjelaskan, sebelumnya telah melakukan pembenahan di lingkungan Bea Cukai dan mendapati indikasi kejanggalan di beberapa titik.
“Kemarin Bea Cukai sudah saya obrak-abrik. Yang di pinggir-pinggir itu memang sudah terdeteksi sebelumnya. Memang ada sesuatu yang aneh di situ,” kata Purbaya.
Purbaya juga menegaskan, pejabat di tingkat kantor wilayah (kanwil) tidak akan kebal hukum jika terbukti terlibat. Ia menyebut sanksi tegas hingga pemberhentian bisa diterapkan.
“Nanti kita non-job-kan, mungkin ditaruh di pusat, di tempat yang tidak melakukan apa-apa kalau terbukti terlibat,” ujarnya.
Bahkan, kata Purbaya, apabila kesalahan terbukti secara hukum, pemberhentian dari jabatan hingga status kepegawaian dapat dilakukan.
“Kalau terbukti salah dan memang bisa diberhentikan, ya kita berhentikan,” tegasnya.
