Rasio Ketergantungan Korsel Diprediksi Tertinggi di OECD pada 2048

09 Nov 2026, 22:40 WIB3 min read

Siti Atika Azzahrah

News

Channel

Add Us on Google

ilustrasi lansia Korea Selatan (pexels.com/Nuhyil Ahammed)

Intinya Sih

OECD memproyeksikan rasio ketergantungan Korsel naik dari 45,4 pada 2026 menjadi 90,2 pada 2048, tertinggi di antara anggota OECD dan melampaui Yunani.
Kenaikan terutama dipicu penuaan penduduk; rasio ketergantungan lansia diproyeksikan mencapai 103,3 pada 2070, sementara rasio anak bertahan sekitar 14.
Belanja program lansia dan kesejahteraan diperkirakan meningkat tajam; BOK mendorong partisipasi kerja lansia, sementara pemerintah menyerukan reformasi pendidikan, ketenagakerjaan, kesejahteraan, AI, dan imigrasi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Korea Selatan (Korsel) diprediksi mempunyai rasio ketergantungan penduduk tertinggi di antara negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada 2048. Posisi tersebut berbanding terbalik dari kondisi 2026 ketika Korsel justru mempunyai rasio terendah di antara negara-negara anggota.

Berdasarkan proyeksi populasi terbaru OECD, rasio ketergantungan Korsel diperkirakan meningkat dari 45,4 pada 2026 menjadi 90,2 pada 2048. Angka tersebut melampaui Yunani yang diproyeksikan mencapai 90,1.

1. Penuaan penduduk mendorong kenaikan rasio ketergantungan

ilustrasi anak-anak sekolah dasar (pexels.com/yi lu)

Dilansir The Korea Times, rasio ketergantungan mengukur jumlah penduduk berusia 14 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas untuk setiap 100 penduduk usia produktif (15 — 64 tahun). Indikator ini menggambarkan struktur usia penduduk, bukan jumlah orang yang benar-benar bekerja atau tanggungan finansial mereka.

Nyaris seluruh kenaikan rasio tersebut diperkirakan berasal dari bertambahnya penduduk lanjut usia (lansia). Rasio ketergantungan lansia diproyeksikan melonjak dari 31,3 pada 2026 menjadi 103,3 pada 2070. Sementara itu, rasio ketergantungan anak diperkirakan bertahan di kisaran 14.

Pada 2045, rasio ketergantungan lansia Korsel diperkirakan mencapai 68,4, melampaui Jepang yang berada di angka 67,6. Korsel pun diproyeksikan memiliki rasio tertinggi di antara 38 negara anggota OECD.

2. Belanja kesejahteraan lansia diproyeksikan meningkat

ilustrasi mata uang won Korea Selatan (pixabay.com/helloabt_com)

Perubahan demografi tersebut turut meningkatkan tekanan terhadap belanja pemerintah. Pengeluaran wajib untuk program lansia, termasuk pensiun dasar dan asuransi perawatan jangka panjang, diproyeksikan naik 28,7 persen dari 25,7 triliun won (setara Rp341,28 triliun) pada 2026 menjadi 33,1 triliun won (setara Rp439,55 triliun) pada 2030.

Belanja kesejahteraan wajib, termasuk program pensiun publik, juga diperkirakan meningkat 30,8 persen menjadi 256,7 triliun won (setara Rp3.408,85 triliun) dalam periode yang sama. Akan tetapi, Kantor Anggaran Majelis Nasional Korsel memperkirakan angkanya akan lebih tinggi, yakni 273,8 triliun won (setara Rp3.635,93 triliun).

3. BOK soroti pentingnya pekerja lansia

ilustrasi pekerja lansia (pexels.com/Ivan S)

Bank Sentral Korsel (BOK) menilai peningkatan partisipasi pekerja lansia diperlukan untuk mengurangi dampak penurunan jumlah tenaga kerja dan perlambatan pertumbuhan ekonomi potensial.

Dalam laporan April 2025, BOK menyoroti keinginan lansia untuk terus bekerja, kesenjangan pendapatan setelah pensiun, serta rendahnya kepuasan terhadap program pekerjaan lansia yang didanai pemerintah. Lembaga tersebut menyerukan penciptaan pasar tenaga kerja yang memungkinkan kelompok lansia tetap produktif lebih lama.

Dampak penurunan angka kelahiran juga mulai tampak pada sektor pendidikan. Jumlah anak yang diperkirakan masuk sekolah dasar pada 2027 akan turun di bawah 300 ribu untuk pertama kalinya sejak pencatatan dimulai pada 1964.

Menteri Perencanaan dan Anggaran Korsel, Park Hong Geun, menyebut perubahan demografi sebagai persoalan kelangsungan hidup negara. Dalam seminar pada 29 Oktober 2026, ia menyerukan reformasi pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan, serta pemanfaatan akal imitasi (AI) dan penyesuaian kebijakan imigrasi untuk menghadapi penyusutan angkatan kerja.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.