Reformasi WTO, Indonesia Dukung Perdagangan Multilateral

Enggar mengatakan, Jepang melobi negara-negara lain dan meminta dukungan agar mendapatkan sikap yang sama mengenai sistem perdagangan multilateral dalam rangka reformasi WTO. Menurutnya, saat ini proteksionisme meningkat di berbagai negara. Hal itu perlu menjadi pembahasan di pertemuan 20 negara berikutnya.

“Jangan ada proteksionisme. Kami menyampaikan bahwa reformasi itu yang kami dukung. Hanya bagaimana caranya itu yang akan menjadi pembahasan sendiri,” ungkap Enggar.

Usulan untuk mereformasi WTO didasarkan pada semakin merebaknya ketidakpastian pada sistem perdagangan dunia. WTO dinilai semakin melemah dalam menjalankan fungsinya.

Hal itu terutama terlihat dari tidak berkembangnya penyelesaian perundingan putaran Doha, proteksionisme yang banyak dilakukan negara anggota dan tekanan perdagangan yang meningkat, ancaman blokade Amerika Serikat (AS) terhadap pengisian anggota Appellate Body (AB), serta kurang efektifnya sistem monitoring WTO.

"Dengan demikian, usulan reformasi dan modernisasi mencakup tiga fungsi WTO, yaitu monitoring, mekanisme penyelesaian sengketa, dan negosiasi," lanjut Enggar.

Sebelumnya saat bertemu Direktur Jenderal WTO Roberto Azevedo di kantor WTO, Jenewa, Swiss, Minggu (26/5), menggarisbawahi pernyataan Dirjen Azevedo yang menegaskan bahwa WTO tidak akan mengabaikan hal yang belum terselesaikan.

"WTO sebaiknya tidak melupakan dan mengabaikan hal-hal yang belum terselesaikan, seperti perundingan putaran Doha dan hal lainnya, serta tetap memperhatikan kepentingan negara berkembang dan negara kurang berkembang," kata Enggar usai pertemuan itu.

Reformasi WTO diyakini akan membawa perubahan positif bagi sistem perdagangan multilateral. Enggar mengatakan dalam mereformasi organisasinya, WTO diharapkan tetap memperhatikan negara berkembang. Sistem tersebut, kata dia, diharapkan tetap mampu mengakomodasi kepentingan negara berkembang, termasuk Indonesia.

Sementara itu, lanjut Enggar, sebagai koordinator G-33, Indonesia juga menginginkan agar reformasi WTO juga terus memperhatikan hal-hal seperti public stock holding dan mekanisme special safeguard. 

Usulan reformasi dan modernisasi WTO sebelumnya telah disepakati beberapa negara pendukung seperti Kanada, Australia, Brasil, Chile, Jepang, Kenya, Korea, Meksiko, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, Swiss, dan Uni Eropa melalui pertemuan Joint Communication di Ottawa, Kanada, 24-25 Oktober 2018.

Terkait dengan monitoring dan transparansi, negara-negara pendukung reformasi WTO berpendapat bahwa sistem monitoring WTO harus diperkuat untuk mengatasi tekanan perdagangan yang meningkat akhir-akhir ini.