RI-Malaysia Kompak Perangi Kampanye Negatif Sawit

23 Okt 2021, 07:30 WIB

Ilustrasi perkebunan kelapa sawit. (IDN Times/Sunariyah)

Jakarta, IDN Times - Dewan Negara-negara Produsen Sawit atau Council Palm Oil Producing Countries (CPOPC) menggelar Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi atau Senior Officials Meeting (SOM) Ke-22 dalam format hybrid, Kamis (21/10/2021).

Tujuan utama pertemuan adalah meninjau dan mengevaluasi capaian kegiatan utama serta merumuskan langkah-langkah penting untuk lebih memperkuat kerja sama di antara negara-negara anggota CPOPC.

Dalam kesempatan itu, Deputi Menteri Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengatakan bahwa pertumbuhan permintaan minyak sawit dan kenaikan minyak sawit secara umum mengalami tren positif.

"Namun demikian, negara produsen mengantisipasi kemungkinan siklus harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) melalui peningkatan konsumsi domestik sebagai bagian dari alat manajemen permintaan," ujarnya seperti dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (23/10/2021).

"Pengelolaan harga minyak sawit berkelanjutan dapat dicapai dengan penerapan program biodiesel," sambung dia.

1. Indonesia siap lawan kampanye negatif sawit

ilustrasi kelapa sawit (IDN Times/Sunariyah)

Musdhalifah menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kampanye negatif terhadap minyak sawit yang semakin masif. Upaya penolakan terhadap sawit itu juga didorong dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan dan regulasi yang menghambat produksi dan perdagangan minyak sawit khususnya di Uni Eropa.

"Berkaitan dengan itu, CPOPC perlu memberikan perhatian serius dan merumuskan strategi yang lebih efektif bagi negara-negara produsen minyak sawit untuk menjawab tantangan tersebut," ucap dia.

2. Malaysia juga ingin perangi kampanye negatif sawit

Default Image IDN

Sementara itu, Sekretaris Jenderal, Kementerian Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Datuk Ravi Muthayah, menyambut baik kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sejak Juni 2020.

Namun, Ravi mengaku prihatin dengan serangan terhadap sawit yang masih masif.

Ravi pun meminta CPOPC untuk melipatgandakan upaya dalam memberikan narasi yang lebih kuat untuk memerangi kampanye negatif.

"Negara-negara penghasil minyak sawit tidak boleh berpuas diri dan lengah dengan kompetitor. Menjunjung tinggi keberlanjutan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) sangat penting yang didukung oleh pemikiran atau penelitian yang ofensif untuk membandingkan minyak sawit dengan minyak nabati lainnya," jelas dia.

3. Tekankan pentingnya gabung CPOPC

Ilustrasi perkebunan kelapa sawit. (IDN Times/Sunariyah)

Vice Minister of Agricultural Affairs, Kolombia, Juan Gonzalo Botero, yang hadir secara daring menyampaikan pentingnya bergabung dengan CPOPC untuk mempromosikan kerja sama dalam hal penelitian, produksi dan komersialisasi minyak sawit di seluruh dunia.

Sementara, High Commissioner Ghana untuk Malaysia, Akua Sekyiwa Ahenkora juga menyoroti keuntungan untuk terus mempromosikan manfaat kesehatan dari minyak kelapa sawit, keberlanjutan industri dan atribusinya terhadap SDGs dari PBB dan dukungan untuk peningkatan kapasitas petani kecil.

4. Moeldoko bertemu Dubes Uni Eropa, bahas ekonomi hijau hingga sawit

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis 13 Februari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Diberitakan sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan Indonesia berkomitmen memprioritaskan ekonomi hijau atau green economy. Hal tersebut ia sampaikan saat bertemu Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket di Kantor Staf Presiden (KSP), Rabu (29/9/2021).

Moeldoko juga menyampaikan isu ekonomi hijau menjadi salah satu prioritas Presidensi G20 Indonesia pada 2022. Dubes Uni Eropa Vincent Piket mengapresiasi langkah baik Indonesia, terutama karena kebijakan pro lingkungan ini sejalan dengan visi Uni Eropa.

Dalam pertemuan ini juga dibahas isu penolakan Uni Eropa terhadap kelapa sawit Indonesia yang sebelumnya sempat berkembang. Moeldoko yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) meyakinkan bahwa Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat melalui program peremajaan sawit rakyat.

Kebijakan ini akan menjamin kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas dan mengurangi risiko pembukaan lahan baru secara ilegal. Program peremajaan yang disubsidi oleh pemerintah ini dikhususkan bagi perkebunan rakyat dengan kepemilikan lahan paling banyak 4 hektar per petani.

Moeldoko menegaskan kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap petani kecil di sektor sawit.

“Karena kalau masyarakat tidak memiliki kegiatan kelapa sawit, dia justru akan merusak hutan," ujar Moeldoko.