Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyebut ada calon presiden (capres) yang ingin menghentikan hilirisasi sumber daya alam.
"Saya harapkan, calon presiden ke depan atau tiga capres ini bisa melanjutkan (hilirisasi) ini. Karena saya juga punya keyakinan ada pihak lain yang tidak pengen barang ini dilanjutkan," kata Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (20/10/2023).
Menurutnya, jika ada capres yang tidak ingin hilirisasi dilanjutkan, maka Indonesia bisa kembali seperti jaman penjajahan Belanda, saat kekayaan alam Indonesia dikeruk oleh VOC.
"Ini sama dengan kita kembali ke zaman penjajahan karena dulu jaman belanda. Itu kenapa kita dikendalikan oleh VOC karena hanya mengambil bahan baku, mengambil bahan baku kemudian ekspor," sebutnya.
Bahlil menyebut, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah dibuat undang-undang mineral dan batubara (minerba) untuk melarang ekspor. Hanya saja, itu belum sempat dieksekusi.
"Tapi belum sempat dieksekusi (jabatan SBY) sudah selesai. Tapi Pak Jokowi yang mengeksekusi, melarang ekspor," tuturnya.
Dia pun mengaku khawatir karena ada pemimpin yang disinyalir enggan melanjutkan hilirisasi sumber daya alam.
"Nah sekarang, ada orang yang masuk di calon salah satu presiden mungkin membuat program agar tidak melanjutkan hilirisasi. Nah ini bahaya ini. Nah itu tidak boleh negara kita dikendalikan oleh orang-orang yang kayak begini," ungkapnya.
"Makanya, presiden itu harus berani, harus punya keteguhan hati dan tahu teknis. Nah itu, saya berkepentingan untuk menyampaikan ini karena sebagai Menteri Investasi. Karena legasi yang sudah ada di kantor ini kan harus dilanjutkan, siapapun menterinya harus mampu melanjutkan," tambah Bahlil.