Sebut Danantara Dominan, DPR ke Erick Thohir: Bapak Masih Ada Fungsi?
- Perombakan direksi-komisaris BUMN dikendalikan oleh Danantara, bukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
- Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menegaskan bahwa perombakan direksi-komisaris BUMN masih menjadi kewenangan Erick Thohir.
- Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto meminta agar COO Danantara dan Erick bisa berkoordinasi dengan baik demi masa depan BUMN.
Jakarta, IDN Times - Sejumlah Anggota Komisi VI DPR RI mempertanyakan kewenangan Menteri BUMN, Erick Thohir setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Salah satunya, anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam dari Fraksi PDIP. Dia melihat, peran strategis BUMN kini dikendalikan oleh Danantara.
"Kami ingin lebih jelas di tempat ini, sebenarnya Pak Menteri ini sejujurnya masih ada fungsinya gak sih pak?" tanya Mufti dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (8/7/2025).
1. Sebut perombakan direksi-komisaris dikendalikan Danantara
Mufti bahkan menyinggung soal perombakan direksi-komisaris BUMN. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2025 tentang BUMN, kewenangan itu masih di tangan Erick. Namun, dia menyebut pada praktiknya Danantara yang menetapkan.
"Kalau kita lihat di Undang-Undang BUMN saja sudah jelas, salah satunya adalah fungsi direksi dan sebagainya itu di Kementerian BUMN, tapi hari ini kita tahu bahwa secara realita di lapangan dilaksanakan oleh Danantara," tutur Mufti.
Hal senada juga dilontarkan oleh anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto dari Fraksi PDIP. Dia menyinggung dominasi Danantara dalam pengelolaan BUMN melampaui kementerian yang dipimpin Erick.
Bahkan, dia menyebut nama Wakil Menteri BUMN dan Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria terkait perombakan direksi-komisaris BUMN.
"Bapak kan sudah berjanji kepada kami, profesional. Saya tahu Bapak yang menentukan kan? Maksudnya Bapak yang lebih dominan sekarang. Kalau di UU kan haknya Kementerian. Tapi di sini yang banyak berperan adalah Pak Dony, ya holding," tutur Dony.
2. Disanggah Andre Rosiade
Namun, usai Darmadi melontarkan pendapatnya itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade dari Fraksi Gerindra menekankan perombakan direksi-komisaris BUMN masih jadi kewenangan Erick.
"Masih Menteri, SK-nya Pak Menteri, jangan bikin hoax dong. Tanda tangan Pak Erick loh," tepis Andre.
Para anggota komisi, Erick, Dony, serta Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo tertawa mendengarnya.
3. Minta Erick dan Dony koordinasi dengan baik
Menyudahi pembicaraan itu, Darmadi meminta agar Dony sebagai COO Danantara dan Erick bisa berkoordinasi dengan baik, tidak melupakan posisi kementerian.
"Saya minta ini koordinasi yang lebih bagus, Kementerian dengan Danantara untuk masa depan. Jadi jangan kemudian sekarang haknya lebih banyak di Danantara, kemudian Kementerian BUMN dilupakan. Jadi saya mohon Pak Wamen, Pak Dony dengan Pak Menteri mohon koordinasinya lebih baik," ujar Darmadi.
