Setelah Zulficar Mochtar, Chalid Muhammad Mundur dari KKP

17 Jul 2020, 20:30 WIB

Take a Deeper Read

Eisenkot Saingi Netanyahu, Trump: Keduanya Mirip

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Bidang Konservasi dan Keberlanjutan, Chalid Muhammad, mundur dari Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.

"Iya betul (mengundurkan diri)," kata Chalid saat dihubungi IDN Times, Jumat (17/7/2020).

Chalid mengatakan salah satu alasan yang disampaikan kepada Menteri KKP Edhy Prabowo adalah perlu ada pemisahan kelembagaan antara komisi pemangku kepentingan dan konsultasi publik. Menurut dia, konsultasi publik sebaiknya dijalakan oleh mereka yang memiliki keahlian the art of facilitation dan berpegang pada prinsip content neutral.

"Pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung atas kebijakan yang akan dikonsultasikan semisal wakil organisasi nelayan dan wakil dunia usaha sebaiknya tidak menjadi bagian dari kelembagaan yang menyelenggarakan konsultasi publik. Para pihak tersebut sebaiknya menjadi peserta aktif dalam proses konsultasi, agar semua kepentingan dari konstituen masing-masing dinyatakan terbuka dalam proses konsultasi publik," katanya.

1. Komisi Pemangku Kepentingan perlu wakil dari organisasi nelayan dan pelaku usaha
Ilustrasi nelayan melaut. (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)
Chalid melanjutkan, wakil dari organisasi nelayan, pelaku usaha, dan pihak lain yang peduli pada isu KKP sebaiknya dimasukkan dalam Komisi Pemangku Kepentingan yang dapat menjadi mitra kerja KKP.
Pemilihan Komisi Pemangku Kepentingan dapat dilakukan melalui Kongres Kelautan dan Perikanan, sehingga partisipan jadi lebih luas dan lembaganya menjadi lebih independen.
"Sekretariat KP2 telah mengidentifikasi nama-nama nelayan, pembudidaya dan akademisi yang aktif dalam advokasi kebijakan KKP untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan menjadi anggota Komisi Pemangku Kepentingan," ujarnya.
2. Chalid mengundurkan diri atas berbagai pertimbangan
Ilustrasi nelayan (IDN Times/Surya Aditya)
Hingga saat ini Chalid masih berstatus sebagai Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Organisasi tersebut memiliki kepentingan langsung atas setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh KKP.
Chalid mengatakan dalam beberapa hal boleh jadi KNTI memberikan dukungan atas kebijakan KKP dan boleh jadi akan menentangnya bila kebijakan tersebut berdampak buruk bagi nelayan.
"Atas beberapa pertimbangan di atas, kami menyampaikan pengunduran diri dari KP2, dan kami akan terus berkontribusi bagi setiap ikhtiar KKP dalam memajukan kehidupan nelayan yang berkeadilan dan berkelanjutan," kata Chalid.
3. Zulficar Mochtar juga hengkang dari KKP
KKP melepasliarkan 95.610 benih lobster (Dok. KKP)
Sebelumnya Zulficar Mochtar juga mengundurkan diri dari jabatan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan alasan prinsip pribadi.
Surat pengunduran diri itu diajukan kepada Menteri KKP per 14 Juli 2020. Dalam surat yang beredar, Zulficar berencana tetap masuk kantor dan mengerjakan tugas dan disposisi yang ada hingga Jumat 17 Juli 2020.
Zulficar dilantik Menteri Kelautan dan Perikanan era Susi Pudjiastuti pada 2016. Dua tahun kemudian, ia diangkat menjadi Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
Sementara, KKP menyatakan telah memberhentikan Zulficar Mochtar. Hal itu merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.