Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Soal Kerusakan Tesso Nilo, Zulhas: Salah Zulkifli Hasan Apa di Situ?

Menko Pangan Zulkifli Hasan
Menko Pangan Zulkifli Hasan. (IDN Times/Trio Hamdani)
Intinya sih...
  • Zulhas sebut kerusakan Tesso Nilo sejak era reformasi
  • Nama Zulhas diseret usai bencana di Sumatra
  • Tegaskan penanganan perambah bukan wewenangnya
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Taman Nasional Tesso Nilo tidak pernah diberikan izin pembukaan lahan pada masa dirinya menjabat sebagai Menteri Kehutanan (Menhut).

Dia menjelaskan kawasan taman nasional tidak dapat diterbitkan izin apa pun, sehingga tidak ada menteri yang bisa atau berani memberikan izin karena berisiko pidana.

"Tesso Nilo itu pak Taman Nasional, Taman Nasional itu tidak boleh diberi izin apapun. Oleh karena itu Tesso Nilo itu tidak ada Menteri Kehutanan yang berani memberi izin, gak ada, tidak hanya saya. Menteri Kehutanan mana pun gak mungkin berani ngasih izin di Tesso Nilo. Kalau ngasih izin di Tesso Nilo maka dia masuk penjara langsung karena pidana," katanya dalam BIG Conference 2025 di Jakarta, Senin (8/12/2025).

1. Zulhas sebut kerusakan Tesso Nilo sejak era reformasi

Menko Pangan Zulkifli Hasan
Menko Pangan Zulkifli Hasan. (IDN Times/Trio Hamdani)

Zulhas menyebut kerusakan yang terjadi di Tesso Nilo sudah muncul sejak masa reformasi ketika kawasan itu didatangi puluhan ribu orang. Dia mempertanyakan alasan dirinya tetap dijadikan pihak yang disalahkan atas kondisi tersebut.

"Kok Tesso Nilo-nya rusak? Lho waktu reformasi diserbu di situ ada 50 ribu masyarakat sekarang. Terus salah Zulkifli Hasan apa di situ? Apa? Kata orang salah semua ya saya terima aja, gak apa-apa," ujarnya.

2. Nama Zulhas diseret usai bencana di Sumatra

Relawan membawa bantuan ke posko di Nagari Salareh Aie Timur, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatra Barat (Sumbar), Rabu (3/12/2025). (IDN Times/Halbert Caniago)
Relawan membawa bantuan ke posko di Nagari Salareh Aie Timur, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatra Barat (Sumbar), Rabu (3/12/2025). (IDN Times/Halbert Caniago)

Zulhas menyinggung munculnya namanya dalam perbincangan publik usai bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dia menilai pengaitannya dengan Tesso Nilo tidak tepat karena taman nasional itu berada di Provinsi Riau, wilayah yang tidak terdampak bencana.

Dia juga menyinggung adanya anggapan yang menyalahkan dirinya hingga ke bencana di luar negeri. Zulhas menilai tuduhan tersebut tidak relevan, namun dia tidak mempermasalahkannya.

"Yang dipermasalahkan Kepada Zulkifli Hasan Tesso Nilo. Tesso Nilo itu di Provinsi Riau. Sementara ini Provinsi Riau tidak ada bencana apapun. Itu pak, itu. Tapi bencana itu yang salah Zulkifli Hasan termasuk di Thailand dan Malaysia. Ya gak apa-apa saya maafkan. Gak apa-apa," ujarnya.

3. Tegaskan penanganan perambah bukan wewenangnya

Zulkifli Hasan yang pada 2013 lalu masih menjabat Menteri Kehutanan dan kena omel aktof Hollywood Harrison Ford karena dianggap bertanggung jawab pada kehancuran Taman Nasional Tesso Nilo. (Tangkapan layar YouTube)
Zulkifli Hasan yang pada 2013 lalu masih menjabat Menteri Kehutanan dan kena omel aktof Hollywood Harrison Ford karena dianggap bertanggung jawab pada kehancuran Taman Nasional Tesso Nilo. (Tangkapan layar YouTube)

Zulhas menjelaskan keberadaan puluhan ribu perambah di kawasan Tesso Nilo merupakan persoalan hukum. Dia menyebut penindakan terhadap pelanggaran pidana di kawasan konservasi berada di bawah kewenangan aparat penegak hukum, bukan kementerian yang dia pimpin saat itu.

Hal itu disampaikannya ketika mengenang wawancaranya dengan aktor dan aktivis lingkungan Harrison Ford, yang saat itu mempertanyakan alasan pemerintah tidak menindak para perambah di Tesso Nilo.

Zulhas menilai tidak tepat jika dia menjawab dengan menyalahkan institusi penegak hukum karena persoalan tersebut berada di luar kewenangannya. Dis kemudian memilih memberikan penjelasan sebatas ruang lingkup tugasnya sebagai menteri.

"Di situ waktu orang Amerika itu datang "kamu kok gak tangkap tuh 50 ribu orang?". Saya bilang Itu perambah pidana itu ranah hukum. Cuma kan saya gak enak kalau ngomongin kok gak ditangkap bukan wewenang saya. Masa saya ngomong begitu? kan gak boleh dong. Gak boleh," katanya.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Dwifantya Aquina
EditorDwifantya Aquina
Follow Us

Latest in Business

See More

[QUIZ] Pilih Ide Bisnis, Kami Bisa Tebak Kepribadianmu Alpha, Beta, atau Omega

08 Des 2025, 13:50 WIBBusiness