Sri Mulyani Buka Suara Alasan APBN Dipangkas Rp306 Triliun
- Belanja APBN 2025 Rp3.621,3 triliun, dipangkas Rp306,69 triliun
- Presiden Prabowo Subianto ingin meningkatkan kualitas belanja pusat dan daerah
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani buka suara terkait alasan Presiden Prabowo Subianto memangkas belanja yang tidak prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp306,69 triliun.
Ia menjelaskan, keputusan pemangkasan ini merupakan keinginan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas belanja baik di pusat maupun daerah.
"Itu adalah fokus untuk memperbaiki kualitas dari spending. Kita bilang better spending, quality of spending itu dilakukan karena memang kalau APBN akan terus menjadi instrumen yang penting, maka kualitas belanja baik dari K/L, pemda perlu diperbaiki," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (24/1/2025).
Belanja negara dalam APBN 2025 disepakati sebesar Rp3.621,3 triliun, yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.701,4 triliun (termasuk sebesar Rp1.541,4 triliun belanja non-K/L pada belanja pemerintah pusat) serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp919,9 triliun
1. Awal mula muncul inisiasi belanja APBN harus diefisienkan
Ia menceritakan, keputusan efisiensi anggaran ini merupakan hasil dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu untuk meninjau proses tutup buku APBN 2024. Dari situ, Prabowo melihat perlunya efisiensi dan ketepatan penggunaan APBN.
"Sesudah presiden hadir di acara tutup tahun, beliau melihat dokumen anggaran yang sudah dan akan dilaksanakan tahun 2025 dari K/L, beliau melihat secara detail dan selama ini presiden juga menyampaikan indikasi bahwa APBN perlu untuk dalam pelaksanaannya dilihat dari segi efisiensi dan ketepatan sasaran," ucap Sri Mulyani.
2. Anggaran difokuskan ke belanja prioritas agar lebih efisien
Arahan Presiden Prabowo kepadanya untuk melakukan fokus anggaran agar semakin efisien. Penggunaan anggaran disebut akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya ke masyarakat langsung, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Seperti MBG dan beberapa langkah seperti swasembada pangan, energi, perbaikan di sektor kesehatan, serta langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat untuk menjadikan sumber daya manusia yang makin unggul, sehat," tuturnya.
3. Inpres pemangkasan diharapkan bisa dorong pertumbuhan ekonomi
Dengan instruksi ini, maka pos anggaran yang dinilainya tidak memiliki manfaat langsung ke masyarakat namun menyedot anggaran yang besar dari masing-masing K/L, maka bisa dipangkas seperti kegiatan seremonial, acara halal bihalal, rapat, seminar, kajian, analisis pengadaan iklan, percetakan dan souvenir hingga perjalanan dinas.
Dengan demikian harapannya kebijakan efisiensi dari belanja yang tidak prioritas ke prioritas bisa menjadi katalis untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi.
"Perjalanan dinas ini yang sudah berkali-kali disampaikan, itulah area-area yang kita akan meminta K/L untuk melakukan efisiensi yang cukup dalam, cukup tajam untuk kemudian dari realokasi efisiensi ini untuk dilakukan belanja-belanja yang lebih produktif, penciptaan lapangan kerja, menciptakan produktivitas, menghasilkan devisa atau menghemat devisa, termasuk mendorong industrialisasi untuk hilirisasi," tutur Sri Mulyani.
