Sri Mulyani hingga Basuki Hadimuljono, Anggota Komite BP Tapera

29 Mei 2024, 12:39 WIB

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani saat memberi pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/4/2024). (IDN Times/Trio Hamdani)

Intinya sih...

BP Tapera mengelola iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dirumuskan oleh lima Komite, termasuk Menteri PUPR dan Keuangan.
Komite BP Tapera memiliki tugas merumuskan kebijakan umum, melakukan evaluasi pengelolaan Tapera, dan melaporkan hasil evaluasi kepada Presiden.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) masih menjadi sorotan. Penghimpunan dana dari potongan iuran itu dikelola oleh Badan Pengelola (BP) Tapera.

BP Tapera menjalankan kebijakan yang dirumuskan oleh Komite yang berasal dari lembaga pemerintah dan juga profesional. Siapa saja mereka?

1. Ada Sri Mulyani hingga Basuki Hadimuljono

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat meninjau Tol Cisumdawu, Sabtu (15/4/2023). (IDN Times/Uni Lubis)

Berdasarkan situs resmi Tapera, ada lima Komite BP Tapera, namun hanya empat yang dicantumkan namanya. Berikut daftarnya:

Ketua Komite BP Tapera, Basuki Hadilmuljono (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR).
Anggota Komite BP Tapera, Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan).
Anggota Komite BP Tapera, Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan).
Anggota Komite BP Tapera, Friderica Widyasari Dewi (Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan/OJK).
Anggota Komite BP Tapera, seorang profesional

2. Tugas Komite BP Tapera

Ilustrasi Tapera Mobile. (IDN Times/Trio Hamdani)

Komite BP Tapera adalah perumus dan penetap kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera. Tugasnya meliputi:

Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.
Melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera, termasuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas BP Tapera.
Menyampaikan laporan hasil evaluasi atas pengelolaan Tapera kepada Presiden.

3. Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera

Potret komplek perumahan bersubsidi dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). (dok. Kementerian PUPR)

Selain memiliki Komite, BP Tapera juga memiliki Komisioner yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan pengelolaan Tapera, seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 tahun 2018. Berikut daftar Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera: