Sri Mulyani: Stabilitas Sistem Keuangan RI Masih Terjaga di Q2-2025
- Laju perekonomian global diproyeksikan melambat.
- Ekonomi domestik dipastikan tetap berdaya tahan.
- Pemerintah siapkan berbagai langkah strategis dorong pertumbuhan ekonomi kuartal II.
Jakarta, IDN Times – Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa kinerja perekonomian nasional pada kuartal II-2025 masih tetap terjaga di tengah berbagai ketidakpastian global.
"Stabilitas sistem keuangan kuartal II-2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat KSSK Kuartal II-2025, Senin (28/7/2025).
1. Laju perekonomian global diproyeksi melambat
Ketahanan sistem keuangan selama periode tersebut menjadi landasan optimisme KSSK, meskipun tetap diperlukan kewaspadaan dan langkah antisipatif ke depan. Sri Mulyani menegaskan, tingginya ketidakpastian ekonomi global pada kuartal II-2025 dipicu oleh kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) serta ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Oleh karena itu, ia memperkirakan perekonomian global akan mengalami perlambatan, termasuk di negara-negara ekonomi utama seperti AS, Eropa, dan Jepang. Sementara itu, aliran modal global diperkirakan bergeser dari AS ke negara-negara yang dianggap lebih aman, khususnya ke aset keuangan di Eropa dan Jepang, serta ke komoditas seperti emas.
Bahkan, menurutnya, pertumbuhan ekonomi China juga diperkirakan melambat menjadi 5,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal II-2025, turun dari 5,4 persen yoy pada kuartal sebelumnya.
"Penyebab dari penurunan itu adalah menurunnya ekspor China ke AS," ujarnya.
2. Ekonomi domestik dipastikan tetap berdaya taha
Dalam laporannya, KSSK mencatat bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 telah direvisi turun oleh sejumlah lembaga internasional. Bank Dunia menurunkan proyeksi dari 3,2 persen menjadi 2,9 persen, sedangkan OECD merevisi dari 3,1 persen menjadi 2,9 persen. Tren perlambatan juga terlihat di berbagai negara ekonomi besar.
Meski demikian, Sri Mulyani menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan (resilience), didukung oleh daya beli masyarakat, surplus neraca perdagangan, serta peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menjaga momentum pertumbuhan.
“Kami di KSSK optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 tetap terjaga. Konsumsi dan daya beli masih positif, serta aktivitas dunia usaha cukup resilien, didukung oleh peranan APBN yang menjalankan fungsi counter-cyclical dan meningkatkan efektivitas distribusi pasar,” jelasnya.
3. Pemerintah siapkan berbagai langkah strategis dorong pertumbuhan ekonomi kuartal II
Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai bantalan fiskal, seperti bantuan sosial (bansos), untuk melindungi kelompok masyarakat dan sektor yang rentan terhadap tekanan ekonomi.
"Kami dari KSSK akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi agar kebijakan antarlembaga dapat terus memastikan terjaganya stabilitas sistem keuangan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah menyiapkan serangkaian langkah strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi pada Semester II tahun 2025.
Sejumlah langkah difokuskan pada optimalisasi pelaksanaan program prioritas Pemerintah, antara lain Program Makan Bergizi Gratis, Akselerasi Koperasi Desa Merah Putih, serta pembangunan tiga juta rumah sebagai bagian dari solusi perumahan nasional sekaligus memacu pertumbuhan sektor konstruksi dan penyerapan tenaga kerja.
“Dalam pelaksanaan program-program yang memerlukan rekrutmen tenaga kerja baru, termasuk di MBG, akan diprioritaskan untuk masyarakat Desil-1 dan Desil-2,” ungkap Menko Airlangga.
Lebih lanjut, untukmencapai target pertumbuhan di tahun 2025, sinergi kebijakan melalui APBN dan non-APBN sangat diperlukan. Dari sisi konsumsi Pemerintah, Menko Airlangga mendorong percepatan realisasi belanja kementerian dan lembaga, khususnya yang memiliki alokasi anggaran besar. Percepatan ini diperlukan untuk mendorong akselerasi penyerapan APBN.
