ilustrasi Paraguay (unsplash.com/Diego Allen)
Kasus ini semakin menarik perhatian karena Ueno memiliki sejumlah hubungan dengan pemerintahan Santiago Peña. Tak lama setelah Peña menjabat sebagai presiden pada 2023, ia menunjuk Carlos Carvallo Spalding, mantan CEO Ueno, untuk memimpin bank sentral Paraguay. Pada akhir 2023, Ueno kemudian mendapatkan izin untuk beroperasi sebagai bank digital di bawah pemerintahan Peña.
Hubungan finansial Peña dengan kelompok usaha tersebut juga menjadi perhatian publik. Ia diketahui pernah memiliki saham senilai sekitar US$1 juta atau Rp18,06 miliar dalam sebuah perusahaan yang kemudian menjadi bagian dari Ueno Holding. Saham yang dibeli pada 2019 tersebut baru dilepas pada April 2025, setelah Peña menjabat sebagai presiden. Ia menjelaskan bahwa kepemilikan tersebut merupakan investasi pribadi.
Persoalan semakin serius setelah diketahui bahwa Ueno mengelola dana pemerintah dan lembaga pensiun senilai sekitar US$800 juta hingga US$850 juta. Jika dikonversikan, nilainya mencapai kurang lebih Rp14,45 triliun hingga Rp15,35 triliun. Penempatan dana publik dalam jumlah besar tersebut memunculkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan, mengingat hubungan finansial Peña dengan kelompok usaha yang mengendalikan bank.
Peña sebelumnya membantah melakukan pelanggaran dan menyebut tuduhan keberpihakan terhadap Ueno sebagai kampanye pemberitaan palsu. Namun, tekanan politik terus meningkat setelah krisis rekening nasabah mencuat dan masyarakat menggelar demonstrasi. Pada Kamis, 5 November 2026, Peña akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya, sementara parlemen mulai menjalankan proses pemakzulan terhadap dirinya atas dugaan pelanggaran dan konflik kepentingan.
Dalam perkembangan berikutnya, kejaksaan Paraguay juga mengajukan dakwaan terhadap mantan presiden tersebut atas dugaan pelanggaran kepercayaan dan pengelolaan demi keuntungan pribadi. Penyelidikan turut mencakup dugaan pengayaan ilegal, pencucian uang, serta perdagangan pengaruh. Peña membantah seluruh tuduhan tersebut, sementara pihak pengacaranya menyatakan gak ada bukti bahwa ia secara langsung mengarahkan penempatan dana pensiun ke Ueno.