Jakarta, IDN Times - Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyesalkan ketidaktegasan pemerintah melarang masyarakat mudik lebaran tahun ini. Wabah COVID-19 atau virus corona semakin mengkhawatirkan.
"Sebenarnya yang ingin memaksakan mudik Kementrian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi yang saya kira ideologinya bukan penyelamatan masyarakat, melainkan ke ekonomi," katanya melalui video conference, Minggu (12/4).
Tulus mengatakan jika pemerintah mengizinkan masyarakat untuk mudik akan memberikan desentralisasi nilai ekonomi ke darah-daerah.
"Mudik membawa nilai ekonomi ke daerah, kalau tidak mudik dikhawatirkan tidak ada lompatan ekonomi ke daerah," ujarnya.
Padahal survei Kementerian Perhubungan menyebutkan sebagian besar masyarakat sudah setuju tidak mudik.
"Sebanyak 56 persen gak mudik, 37 persen melihat situasi. Dari 37 persen itu kalau dibagi dua jadi 18 persen. Artinya sebenarnya sudah 75 persen masyarakat memilih tidak mudik," ujarnya.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi mengatakan pelaksanaan mudik masih sekedar imbauan, artinya belum sampai tahap dilarang.
"Saya kira alasan untuk mengimbau sudah jelas, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Litbang. Kalau kemudian nanti ada pelarangan itu yang mudik tinggal dikit, lainnya tidak mudik, dan alasan tidak mudik karena paham betul bahayanya bagi diri sendiri dan keluarga," jelas dia.
Dia menilai masyarakat sejauh ini sudah sadar, tanpa adanya larangan mudik mereka merespons dengan berbagai pertimbangan dengan tidak melakukan perjalanan ke kampung halaman dengan alasan kesehatan dan keselamatan.
"Artinya, sekarang ini presentase masyarakat semakin banyak yang sadar kalau mudik itu akan memberikan bahaya bagi saudara kita di daerah," ucapnya.