Efek Domino Harga BBM Naik: Tekanan Ganda bagi Kelas Menengah dan UMKM
- Kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 ke Rp16.250 per liter menekan daya beli kelas menengah dan berpotensi mengurangi konsumsi rumah tangga yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
- UMKM menghadapi tekanan ganda akibat turunnya permintaan dari konsumen serta meningkatnya biaya produksi karena pelemahan rupiah dan naiknya harga bahan baku impor.
- CIPS merekomendasikan pemerintah menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat rupiah, serta menurunkan biaya usaha melalui reformasi struktural agar UMKM tetap kompetitif di tengah tekanan ekonomi.
Jakarta, IDN Times - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter yang berlaku mulai 10 Juni 2026 berpotensi memberikan tekanan besar terhadap daya beli masyarakat kelas menengah. Dampak lanjutan dari kondisi tersebut diperkirakan akan dirasakan langsung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Lembaga riset ekonomi Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai dampak kenaikan harga BBM tidak hanya terlihat pada meningkatnya biaya transportasi. Lebih jauh, kondisi ini dapat mengurangi konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
"Ketika pengeluaran untuk kebutuhan dasar bertambah, ruang belanja masyarakat untuk kebutuhan lainnya menyempit. Kondisi ini juga tidak hanya menekan daya beli masyarakat, tetapi ikut mengurangi permintaan atas produk UMKM yang bergantung pada konsumsi rumah tangga," ujar Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS, Hasran, dikutip Sabtu (13/6/2026).
1. Tekanan daya beli kelas menengah berpotensi picu efek domino
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kelompok kelas menengah dan masyarakat menuju kelas menengah (aspiring middle class) mencapai sekitar 66,35 persen dari total penduduk Indonesia pada 2024.
Kelompok ini memiliki peran dominan dalam perekonomian nasional. Kontribusinya mencapai sekitar 81,49 persen terhadap total belanja rumah tangga nasional. Sementara itu, konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 54 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Besarnya kontribusi tersebut menjadikan kondisi keuangan kelas menengah sebagai faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Ketika daya beli melemah, dampaknya tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga berbagai sektor usaha yang bergantung pada konsumsi masyarakat.
CIPS menilai kenaikan biaya transportasi akibat lonjakan harga BBM dapat memaksa rumah tangga melakukan penyesuaian pengeluaran. Selain kebutuhan pokok, konsumsi non-primer juga berisiko menurun.
Pengeluaran untuk makan di luar rumah, pembelian makanan dan minuman siap saji, hiburan, rekreasi, hingga produk gaya hidup diperkirakan menjadi pos pertama yang dikurangi masyarakat.
“Banyak UMKM sangat bergantung pada belanja kelas menengah. Ketika konsumen mulai menahan pengeluaran, dampaknya akan terlihat pada penjualan usaha kecil, terutama di sektor makanan dan minuman serta berbagai layanan berbasis konsumsi rumah tangga,” tutur Hasran.
2. UMKM terjepit dari dua sisi: Permintaan turun, biaya produksi naik
Tekanan terhadap UMKM tidak hanya berasal dari potensi penurunan permintaan. Pada saat yang sama, pelaku usaha juga menghadapi kenaikan biaya produksi.
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menyebabkan harga berbagai bahan baku impor meningkat. Kondisi ini berdampak pada komoditas yang banyak digunakan industri kecil dan menengah, seperti kedelai, gandum, serta gula.
Akibatnya, UMKM menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi, daya beli konsumen melemah sehingga potensi penjualan menurun. Di sisi lain, biaya operasional dan harga bahan baku terus meningkat.
Situasi tersebut dapat menekan margin keuntungan pelaku usaha dan memperlambat ekspansi bisnis, terutama bagi UMKM yang memiliki keterbatasan modal.
3. Pemerintah diminta kurangi beban ekonomi dan biaya usaha
Dalam studi yang dirilis pada 2024, CIPS merekomendasikan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat daya saing UMKM di tengah tekanan ekonomi yang meningkat.
Untuk jangka pendek, pemerintah dinilai perlu menjaga stabilitas makroekonomi serta memperkuat kepercayaan terhadap rupiah. Langkah tersebut penting untuk menekan dampak pelemahan nilai tukar terhadap biaya produksi pelaku usaha.
Sementara dalam jangka panjang, pemerintah perlu mengurangi berbagai biaya ekonomi yang masih membebani sektor UMKM.
Beberapa langkah yang direkomendasikan meliputi pengurangan hambatan non-tarif (non-tariff measures/NTM), peninjauan tarif impor bahan baku, penyederhanaan prosedur ekspor-impor, penguatan infrastruktur logistik, hingga peningkatan digitalisasi dan transparansi layanan perdagangan.
“Ketahanan UMKM sangat ditentukan oleh kemampuan para pelaku usaha memperoleh bahan baku dan menjalankan usaha dengan biaya yang kompetitif. Karena itu, reformasi struktural untuk menurunkan biaya usaha perlu menjadi bagian dari respons kebijakan yang lebih komprehensif,” ucap Hasran.
Kenaikan harga Pertamax yang signifikan menjadi tantangan baru bagi perekonomian domestik. Jika tekanan terhadap daya beli kelas menengah terus berlanjut, sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional berisiko menghadapi perlambatan yang lebih dalam.
![[QUIZ] Tebak Pekerjaan Karakter Spongebob, Bisa Betul Semua?](https://image.idntimes.com/post/20260426/untitled_ed317754-35d8-4cfe-9cfd-5824b065d8cf.png)
