Tax Amnesty Jilid I Belum Sesuai Target, Pemerintah Wacanakan Jilid II

03 Agu 2019, 19:30 WIB

IDN Times/Aldzah Fatimah Aditya

Jakarta, IDN Times - Pemerintah memunculkan wacana untuk melaksanakan paket kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak jilid II. Langkah ini dilakukan lantaran pada kebijakan tax amnesty jilid I pada Juli 2016 hingga Desember 2017 lalu, jumlah wajib pajak (WP) yang melapor sangat rendah, yakni hanya 1 juta WP.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan rencana tersebut masih dipertimbangkan. Jika memungkinkan, menurutnya, bisa saja kebijakan tersebut direalisasikan.

“Sekarang kami timbang dulu semuanya. Kami akan lihat situasi yang memungkinkan,” ujarnya seperti dikutip dari laman setkab.go.id, Sabtu (3/8).

1. Rencana tax amnesty didasari pertimbangan permintaan para pengusaha

IDN Times/Hana Adi Perdana

Sri Mulyani mengatakan, keinginan untuk melaksanakan tax amnesty jilid II didasari atas pertimbangan dari pelaku usaha. Mereka mengaku menyesal lantaran tidak berpartisipasi pada kebijakan sebelumnya. “Mereka meminta pemerintah menggelar tax amnesty lagi,” tuturnya.

2. Perlu perencanaan matang

Menteri Keuangan, Sri Mulyani. IDN Times/Aldzah Fatimah Aditya

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan pelaksanaan tax amnesty jilid II harus dilaksanakan secara matang. Hal itu karena mengingat partisipasi WP pada pelaksanaan tax amnesty jilid I lalu sangat rendah, yaitu hanya 1 juta orang. "Itu sangat jauh dari ekspektasi pemerintah sehingga pemasukan negara tidak banyak."

Menurutnya, pada program tax amnesty pertama, persiapan pemerintah masih kurang, seperti data yang tidak lengkap serta belum adanya sistem keterbukaan dan pertukaran informasi. “Dulu saya belum tahu persis data-data mereka (Wajib Pajak). Kalau sekarang ada Automatic Exchange of Information (AEoI),” tuturnya.

3. Jalin kerja sama dengan pengusaha

Pixabay.com/rawpixel

Sri Mulyani menegaskan bahwa para pelaku usaha merupakan partner kerja pemerintah. Dengan adanya kebijakan ini, dia berharap tidak membuat pemerintah menjadi "pengganggu" bagi keberlangsungan bisnis di Tanah Air.

“Kita ingin bekerja sama dengan pengusaha yang kredibel, yang ingin memajukan usahanya tetapi juga memajukan ekonomi Indonesia,” tandasnya.