Tekanan APBN 2026 Kian Berat gegara Rupiah Tembus Rp17 Ribu
- Pelemahan rupiah ke level Rp17.000 per dolar AS menekan APBN 2026 karena menyimpang dari asumsi dasar Rp16.500, menciptakan risiko fiskal yang signifikan.
- Dampak utama terlihat pada belanja subsidi energi dan pembayaran utang luar negeri yang meningkat, sementara penerimaan pajak tertekan akibat naiknya biaya produksi dan turunnya daya beli masyarakat.
- Kombinasi pelemahan kurs dan harga minyak tinggi mempersempit ruang fiskal, dengan potensi defisit APBN menembus 3 persen PDB jika tidak ada langkah penyesuaian tambahan.
Jakarta, IDN Times - Pelemahan nilai tukar rupiah yang kini bergerak di kisaran Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS) dinilai memberi tekanan signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, posisi rupiah saat ini sudah menyimpang cukup jauh dari asumsi dasar APBN 2026 yang dipatok di level Rp16.500 per dolar AS.
"Selisih sekitar (Rp500) setara dengan pelemahan beberapa persen dari asumsi, dan dalam konteks fiskal Indonesia, ini bukan deviasi kecil. Apalagi tekanan globalnya masih berlangsung dan dampaknya ke APBN bisa dilihat dari dua sisi, yaitu belanja dan penerimaan," ujarnya kepada IDN Times, Selasa (15/4/2026).
1. Dampak pelemahan rupiah akan terasa di sisi penerimaan dan belanja negara
Dari sisi fiskal, Yusuf menjelaskan dampak pelemahan rupiah akan terasa dari dua sisi utama, yakni belanja dan penerimaan negara.
Dari sisi belanja, komponen yang paling sensitif adalah subsidi energi. Hal ini karena sebagian besar kebutuhan energi nasional masih bergantung pada impor yang dibayar dalam dolar AS.
“Setiap pelemahan rupiah akan langsung meningkatkan biaya pengadaan, sehingga beban subsidi naik secara otomatis," tegasnya.
2. Dampak pelemahan ke sisi belanja dan penerimaan
Selain subsidi, pembayaran utang luar negeri pemerintah juga ikut terdampak. Kewajiban dalam valuta asing menjadi lebih mahal ketika dikonversi ke rupiah. Belanja lain yang berbasis impor pun mengalami tekanan serupa.
“Artinya, dari sisi belanja, tekanan akan meningkat relatif cepat,” imbuh Yusuf.
Di saat yang sama, ada tekanan ke penerimaan domestik karena biaya produksi meningkat dan daya beli masyarakat tertekan, yang pada akhirnya bisa menahan pertumbuhan pajak.
"Jadi secara neto, penguatan penerimaan tidak sebesar tekanan tambahan di sisi belanja," ucapnya.
3. Defisit bisa tembus 3 persen
Ketika kondisi ini dikombinasikan dengan harga minyak yang juga berada di atas asumsi APBN akibat faktor geopolitik, tekanannya menjadi berlipat.
Harga minyak yang tinggi memperbesar beban subsidi, sementara kurs yang melemah memperbesar biaya per unit energi.
"Jadi keduanya saling memperkuat dan mempersempit ruang fiskal secara signifikan," tegasnya.
Adapun outlook defisit, baseline APBN berada di kisaran 2,68 persen terhadap PDB. Dalam skenario yang relatif moderat, defisit bisa bergerak mendekati 2,9 persen PDB, artinya masih berada di bawah batas, tetapi dengan ruang yang sangat tipis.
"Sementara dalam kondisi yang lebih mendekati situasi saat ini, kombinasi tekanan kurs dan harga minyak berpotensi mendorong defisit menembus 3 persen PDB jika tidak ada langkah penyesuaian tambahan," ungkapnya.
