Jakarta, IDN Times - Pemerintah diminta mengatur strategi untuk melunasi utang negara. Data publikasi Kementerian Keuangan menyatakan, indikator average time to maturity (ATM) utang pemerintah Indonesia menurun dari 9,7 tahun pada 2014 menjadi 8,9 tahun per Juli 2017.
"Artinya, rata-rata jatuh tempo pokok utang pemerintah semakin pendek," kata Sekjen Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Misbah Hasan.
Situasi tersebut, kata Misbah, perlu diwaspai lantaran semakin pendeknya durasi pelunasan. Menurut dia, pemerintah harus menyiapkan kenaikan pendapatan agar bisa menutup hutang-hutang tersebut.
"Indikator risiko utang pemerintah berikutnya adalah debt maturity (utang jatuh tempo). Itu mencerminkan proporsi utang jatuh tempo dalam jangka pendek (1,3, dan 5 tahun) terhadap total outstanding utang," jelasnya.
Data Kementerian Keuangan pada Juli 2017 menyatakan, proporsi debt maturity di bawah 5 tahun meningkat dari 61,7 persen pada 2014 menjadi 71,3 persen pada 2017.
Misbah menjelaskan, data Kemenkeu menyebut pertumbuhan stok utang pemerintah pusat sebesar 69,36 persen dari Rp2.608,78 triliun (2014) menjadi Rp4.418,30 triliun (2018). Sementara, stok pinjaman meningkat sebesar 18,90 persen dari Rp677,56 triliun (2014) menjadi Rp805,62 triliun (2018).
"Stok Surat Berharga Negara (SBN) juga bertambah dari 87,08 persen dari Rp1.931,22 triliun (2014) menjadi Rp3.612,90 triliun (2018)," kata Misbah.
Menurut Misbah, pemerintah semakin bergantung dengan jenis utang yang bersumber dari penerbitan SBN. Pada 2013, porsi SBN masih 70,07 persen, lalu pada 2018 naik menjadi 81,77 persen.
"Sebaliknya, porsi pinjaman pada 2013 sebesar 30,14 persen terus mengecil menjadi 18,23 persen pada 2018," ungkapnya.
Berdasarkan data Nota Keuangan RAPBN 2019, proporsi utang pemerintah dalam denominasi rupiah terus meningkat dari 56,6 persen pada 2014 menjadi 57,4 persen per Juni 2018. Begitu pula pangsa utama pemerintah berdenominasi dolar Amerika Serikat naik dari 29,1 persen pada 2014 menjadi 30,8 persen per Juni 2018.
Sementara, proporsi pinjaman bilateral terus menyusut dari 53, 85 persen (2012) menjadi 41,42 persen (2018). Sebaliknya, proporsi pinjaman multilateral terus meleset dari 40,48 persen (2012) menjadi 53,25 persen.
Berdasarkan data Bank Indonesia, porsi pinjaman bilateral dari Tiongkok meningkat dari 1,31 persen pada 2012 menjadi 2,89 persen pada 2018. Begitu pun dengan peningkatan porsi pinjaman bilateral Jerman dari 3,27 persen pada 2012 menjadi 5,35 persen pada 2018.
Berdasarkan data Kemenkeu, stok SBN berdenominasi valas proporsinya meningkat dari 19,46 persen pada 2014 menjadi 27,99 persen pada 2018.
"Pemerintah semakin bergantung terhadap pembiayaan SBN valas yang bersumber dari investor luar negeri," kata Misbah.
Misbah menjelaskan, secara umum kondisi utang pemerintah masih masuk kategori aman dan berkelanjutan. Indikatornya adalah rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) yang berada di level 30 persen.
"Jauh dari batas aman 60 persen," jelasnya.