Tertunda Sebulan, Kemenkeu Gelar Konpers Realisasi APBN Pagi Ini

13 Mar 2025, 00:28 WIB

Triyan Pangastuti

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. (IDN Times/Trio Hamdani)

Intinya sih...

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan gelar konferensi pers APBN KiTa hari ini setelah absen bulan Februari.
Realisasi pendapatan negara akhir Januari turun 28,7 persen dari target APBN tahun ini.
Penerimaan pajak anjlok 34,48 persen dari periode yang sama tahun lalu, sementara belanja negara turun 1,8 persen (yoy).

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya akan kembali mengadakan konferensi pers realisasi kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) KiTa hari ini, Kamis (13/3/2025). Konferensi pers APBN KiTa terakhir yang digelar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah pada 6 Januari 2025.

Setelahnya, Kemenkeu tidak kunjung mengumumkan realisasi kinerja APBN. Konferensi pers rutin bulanan untuk "APBN KiTa" pada Februari 2025 tidak digelar. Laporan APBN KiTa edisi Januari dan Februari 2025 pun tidak diunggah di situs resmi Kemenkeu.

Transparansi terkait kinerja penerimaan dan belanja negara pun ditunggu banyak pihak.

1. Konferensi Pers APBN dilaksanakan besok pagi

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3/2025). (IDN Times/Trio Hamdani)

Berdasarkan undangan yang disebar oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan pada Rabu (12/3/2025), pelaksanaan konfrensi pers APBN KiTa akan dimulai Kamis pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai.

"Bersama ini kami mengundang rekan-rekan untuk hadir dan meliput konfrensi Pers APBN KiTa yang akan diselenggarakan Kamis, 13 Maret 2025, Pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai di Aula Djuanda, Kementerian Keuangan," tulis Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Rabu (12/3/2025).

Dalam undangan tersebut, Sri Mulyani akan didampingi para wakil menteri keuangan, yakni Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono, dan Anggito Abimanyu, serta para pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Nantinya konfrensi pers ini akan melaporkan realiasasi pendapatan, belanja, defisit/surplus, serta pembiayaan yang telah dilakukan pemerintah sepanjang dua bulan pertama tahun ini.

2. Data kinerja APBN edisi Februari sempat diunggah di website hingga akhirnya di takedown

Ilustrasi anggaran atau APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)

Bila berdasarkan situs Kemenkeu, sebenarnya data kinerja anggaran dan pendapatan dan belanja negara (APBN) periode Februari 2025 yang berisi realisasi Januari sempat muncul di situs resmi Kemenkeu hari ini.

Sayangnya, dokumen tersebut kembali diturunkan dari situs Kemenkeu dan kini sudah tidak bisa diakses.

3. Realisasi defisit anggran Januari Rp23,45 triliun

ilustrasi anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Dalam dokumen tersebut tercantum realisasi pendapatan negara per akhir Januari sebesar Rp157,3 triliun atau turun 28,7 persen dibandingkan periode yang sama. Capain ini setara 5,24 persen dari target APBN tahun ini sebesar Rp3.005,13 triliun.

Untuk penerimaan pajak tercatat penerimaan perpajakan mencapai Rp115,18 triliun atau 4,62 persen dari target atau anjlok 34,48 persen dari periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY).

Sementara Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Rp26,29 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat telah masuk senilai Rp42,13 triliun. Kemudian Penerimaan Hibah senilai Rp9,8 miliar. Melihat dari sisi belanja, Sri Mulyani tercatat telah menggelontorkan Rp86,04 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp94,73 triliun melalui Transfer ke Daerah (TKD).

Selanjutnya untuk belanja negara mencapai Rp180,77 triliun atau turun 1,8 persen (yoy). Realisasi ini setara dengan 4,99 persen dari target APBN tahun ini sebesar Rp3.621,31 triliun.

Dengan hasil dari pendapatan dan belanja negara, realisasi defisit mencapai Rp23,45 triliun atau 0,10 persen terhadap PDB. Ini berbeda bila dibandingkan kondisi APBN 31 Januari 2024 yang mencatatkan surplus Rp35,12 triliun atau 0,10 persen terhadap PDB.