Transaksinya Kompleks, Duit Tambang Ilegal Sulit Terendus

Bhima menyebut hasil tambang ilegal lolos dari pencatatan laporan ekspor yang biasa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Selain itu, dia menduga transaksi yang dilakukan pengusaha tambang ilegal melibatkan perusahaan cangkang (shell companies) dan negara suaka pajak. Tujuannya untuk menghindari pengawasan.

"Masalahnya tambang ilegal ini kan ekspornya tidak tercatat di Bea Cukai, kemudian cara pembayaran biasanya menggunakan perusahaan cangkang dan negara suaka pajak," jelas Bhima.

Perusahaan cangkang adalah istilah yang sering digunakan terhadap perusahaan yang secara formal terdaftar dan memiliki struktur hukum, tetapi sebenarnya memiliki sedikit atau tidak ada operasi nyata.

Menurutnya, pengawasan terhadap praktik pertambangan ilegal kurang efektif. Dalam hal ini, dia menyoroti peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Padahal, kegiatan pertambangan ilegal dapat menyebabkan kerugian besar dalam penerimaan negara, namun upaya penindakan terhadap praktik tersebut masih belum memadai.

"Pengawasan masih lemah, mungkin ada kaitan juga dengan pelemahan KPK. Padahal dari sisi pemerintah keberadaan tambang ilegal membuat potential loss penerimaan negara sangat besar," ujarnya.

Bhima menyarankan pemerintah menggunakan teknologi satelit sebagai alat untuk memantau tambang ilegal. Selain itu, pemerintah perlu mengevaluasi semua perizinan tambang, dan membuka aduan dari masyarakat lokal dan organisasi sipil.

Selain itu, dibutuhkan keberanian dari pemerintah untuk menutup semua tambang ilegal. Sebab, bisa saja ada backup politik yang kuat di balik operasi tambang ilegal. Konflik kepentingan tersebut dapat menjadi hambatan dalam usaha menghentikan kegiatan tambang ilegal.

"Ini butuh keberanian karena backup politik yang cukup kuat di setiap tambang ilegal kadang sulit ditembus," tambahnya.