Trump Akhiri Shutdown AS Usai Teken RUU, Bantuan-Gaji Segera Dipulihkan
- Penutupan pemerintahan AS berdampak besar pada ekonomi dan layanan publik, memangkas pertumbuhan Produk Domestik Bruto riil sebesar 1,5 persen.
- RUU anggaran disahkan setelah negosiasi panjang antarpartai, tetapi sebagian besar anggota Partai Demokrat menolak karena tidak memuat tuntutan utama mereka.
- Program bantuan pangan dan pembayaran pegawai federal segera dipulihkan setelah kesepakatan dicapai, namun distribusi tidak akan langsung berjalan.
Jakarta, IDN Times – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menandatangani rancangan undang-undang pendanaan (spending bill) yang mengakhiri government shutdown terpanjang dalam sejarah negara itu, pada Rabu (12/11/2025). Penutupan pemerintahan selama 43 hari ini menyebabkan jutaan keluarga kehilangan bantuan pangan, ribuan penerbangan dibatalkan, dan ratusan ribu pegawai federal tak menerima gaji selama lebih dari sebulan.
Dengan ditandatanganinya rancangan undang-undang tersebut, pemerintah federal dapat segera melanjutkan operasionalnya. Para pegawai diperkirakan kembali bekerja mulai Kamis (13/11/2025), meski pemulihan penuh birokrasi kemungkinan memakan waktu beberapa hari hingga minggu.
1. Penutupan berdampak besar pada ekonomi dan layanan publik
Penutupan pemerintahan yang dimulai sejak 1 Oktober itu telah menekan ekonomi AS. Congressional Budget Office (CBO) sempat memperkirakan penutupan selama enam minggu akan memangkas pertumbuhan Produk Domestik Bruto riil pada kuartal berjalan sebesar 1,5 persen. Sebagian dari kerugian tersebut diperkirakan dapat pulih pada awal tahun depan seiring pembayaran gaji pegawai dan berjalannya kembali program-program federal.
Menteri Transportasi AS, Sean Duffy menyebut, proses pemulihan layanan transportasi akan membutuhkan waktu.
“Butuh sekitar satu minggu untuk mulai mencabut pembatasan penerbangan di bandara-bandara utama,” ujarnya, dilansir dari Yahoo Finance.
Sementara itu, CEO Delta Air Lines, Ed Bastian mengatakan, pembatalan penerbangan akibat shutdown akan mempengaruhi pendapatan kuartalan maskapai tersebut. Delta menargetkan operasional kembali normal menjelang libur Thanksgiving.
2. RUU disahkan setelah negosiasi panjang antarpartai
House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat) meloloskan paket pendanaan sementara dengan hasil pemungutan suara 222 banding 209 pada Rabu (12/11/2025) malam waktu setempat. RUU tersebut akan menjaga pemerintahan tetap berjalan hingga 30 Januari mendatang.
Namun, sebagian besar anggota Partai Demokrat menolak rancangan itu karena tidak memuat tuntutan utama mereka, yakni perpanjangan subsidi Affordable Care Act (ACA) yang akan berakhir akhir tahun ini.
Ketua House of Representatives, Mike Johnson menilai penutupan pemerintahan itu tidak memberikan hasil berarti. “Itu sepenuhnya tindakan yang bodoh dan sia-sia pada akhirnya, seperti yang telah kami katakan sejak awal,” ujarnya sebelum pemungutan suara dilakukan.
Sementara itu, Trump menyebut berakhirnya penutupan ini sebagai bentuk kemenangan politik.
“Kami mengirim pesan yang jelas bahwa kami tidak akan pernah menyerah pada pemerasan,” ujar Trump di Oval Office, Rabu (12/11/2025) malam .
3. Program bantuan pangan dan pembayaran pegawai segera dipulihkan
Sekitar 42 juta warga Amerika berpenghasilan rendah yang bergantung pada program bantuan pangan federal (food stamp program) juga terdampak akibat penundaan bantuan November. Setelah kesepakatan dicapai, pembayaran bantuan dipastikan akan kembali disalurkan.
Namun, sejumlah negara bagian memperingatkan distribusi tidak akan langsung berjalan. Mereka memerlukan waktu hingga satu minggu untuk memperbarui data penerima dan memuat saldo pada kartu bantuan. Dengan hanya dua penyedia kartu besar di seluruh AS, proses penyaluran kemungkinan akan menghadapi kemacetan.
Pemerintah juga memastikan para pegawai federal akan menerima gaji mereka yang tertunda mulai Sabtu (14/11). Seorang pejabat senior administrasi mengatakan, meski sebagian pekerja tetap bertugas selama shutdown, mereka tidak menerima pembayaran apa pun.
Selain itu, Gedung Putih menyampaikan, laporan ekonomi utama, seperti data inflasi (Consumer Price Index) dan ketenagakerjaan Oktober, kemungkinan tidak akan dirilis karena penutupan pemerintahan.
“Data ekonomi akan mengalami gangguan permanen,” kata Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt.
UU pendanaan sementara ini akan mendanai sebagian besar operasional pemerintah hingga 30 Januari 2026. Namun, sejumlah lembaga seperti Departemen Pertanian, Departemen Urusan Veteran, Food and Drug Administration, proyek konstruksi militer, dan Kongres akan tetap dibiayai hingga 30 September tahun depan. Meski krisis ini berakhir, banyak analis memperkirakan kemungkinan terjadinya kembali shutdown pada awal tahun mendatang, terutama jika negosiasi anggaran kembali buntu di Kongres.
