Ilustrasi transaksi ekonomi. (IDN Times/Aditya Pratama)
Denny menjelaskan posisi ULN pemerintah pada Agustus 2024 sebesar 200,4 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 4,6 persen (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,6 persen (yoy).
Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan semakin terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
"Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," tegasnya.
BI memastikan ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 20,9 persen dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 18,9 persen.
Jasa Pendidikan sebesar 16,8 persen, konstruksi mencapai 13,6 persen, serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,3 persen.
"Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," ungkapnya.