Vietnam dan Filipina Naik Status, Kini Hadapi Jebakan Kelas Menengah

Kenaikan status Vietnam dan Filipina ditentukan berdasarkan Gross National Income (GNI) atau pendapatan nasional bruto per kapita. Bank Dunia mengategorikan negara sebagai upper-middle-income apabila GNI per kapitanya berada di kisaran 4.636 dolar AS hingga 14.375 dolar AS. Jika dikonversikan dengan kurs sekitar Rp16.300 per dolar AS, angka tersebut setara dengan sekitar Rp75,6 juta hingga Rp234,3 juta per orang per tahun.

Pada 2025, Vietnam mencatat GNI per kapita sebesar 4.970 dolar AS atau sekitar Rp81 juta, sedangkan Filipina mencapai 4.850 dolar AS atau sekitar Rp79,1 juta sehingga keduanya berhasil masuk kategori tersebut.

Keberhasilan itu tentu bukan terjadi secara kebetulan. Vietnam menikmati lonjakan ekspor yang didorong oleh derasnya investasi asing dan meningkatnya permintaan dari Amerika Serikat. Kondisi tersebut membuat perekonomian negara itu tumbuh sekitar 8% pada tahun lalu, menjadi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Sementara itu, Filipina dinilai mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang lebih merata karena peningkatan terjadi di berbagai sektor industri, bukan hanya bergantung pada satu sektor saja.

Status baru tersebut mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Guru besar di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Khuong Minh Vu, menjelaskan bahwa kenaikan status ini merupakan pengakuan internasional atas kemajuan pembangunan ekonomi yang berhasil dicapai Vietnam dan Filipina selama bertahun-tahun. Menurutnya, pencapaian ini menunjukkan bahwa kedua negara berhasil menjalankan strategi pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Hal tersebut sekaligus meningkatkan kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi keduanya.

Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa pencapaian tersebut hanyalah awal dari tantangan yang lebih berat. Setelah berhasil keluar dari kelompok negara berpendapatan menengah bawah, mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru menjadi pekerjaan rumah yang jauh lebih sulit dibanding sebelumnya. Semakin tinggi tingkat pendapatan suatu negara, semakin besar pula tuntutan untuk terus meningkatkan daya saing ekonominya. Karena itu, keberhasilan saat ini belum menjamin keduanya bisa dengan mudah menjadi negara maju.

Banyak negara berkembang berhasil tumbuh pesat ketika biaya tenaga kerjanya masih murah. Namun, setelah pendapatan masyarakat meningkat, keunggulan tersebut mulai menghilang sehingga daya saing ikut melemah. Pada saat yang sama, negara tersebut sering kali belum memiliki kemampuan inovasi yang cukup kuat untuk menghasilkan industri bernilai tambah tinggi. Kondisi ini membuat pertumbuhan ekonomi mulai kehilangan momentum.

Fenomena tersebut dikenal sebagai middle income trap atau jebakan kelas menengah. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi melambat dalam jangka panjang dan negara sulit naik menjadi kelompok berpendapatan tinggi. Contohnya dapat dilihat pada Malaysia, Thailand, dan Indonesia yang telah cukup lama berada di kategori upper-middle-income, tapi pertumbuhan ekonominya umumnya berada di bawah 5% dalam jangka panjang. Situasi ini menjadi pengingat bahwa naik status hanyalah satu langkah dalam perjalanan pembangunan ekonomi yang masih panjang.

Naik kelas juga membawa konsekuensi lain. Semakin tinggi posisi sebuah negara dalam klasifikasi Bank Dunia, semakin kecil peluang memperoleh berbagai bantuan pembiayaan pembangunan dari lembaga internasional. Artinya, pemerintah harus semakin mandiri dalam membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan fiskalnya sendiri. Kondisi tersebut menuntut pengelolaan anggaran negara yang semakin efektif.

Karena itulah pertumbuhan ekonomi saja gak lagi cukup. Guru besar di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Khuong Minh Vu, menjelaskan bahwa Vietnam dan Filipina perlu mengubah strategi pembangunan dari yang sebelumnya mengandalkan faktor produksi menjadi ekonomi yang bertumpu pada produktivitas, inovasi, dan penciptaan nilai tambah. Khusus Vietnam, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan reformasi kelembagaan dinilai menjadi kunci agar target menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045 bisa tercapai. Langkah tersebut juga diharapkan mampu menjaga laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Meski menghadapi tantangan besar, prospek ekonomi kedua negara masih cukup positif. ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) memperkirakan ekonomi Vietnam akan tumbuh sekitar 7,4% pada tahun ini, sedangkan Filipina diproyeksikan mencapai 5,3%. Angka tersebut bahkan lebih tinggi dibanding proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN secara keseluruhan yang berada di level 4,6%. Artinya, kedua negara masih memiliki peluang besar untuk terus berkembang apabila mampu menjaga stabilitas ekonominya.

Di sisi lain, Vietnam masih harus mengejar target pertumbuhan nasional sebesar 10% yang dipatok pemerintah. Sementara itu, Filipina juga menghadapi tantangan karena sejumlah ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonominya pada kuartal kedua akan lebih rendah dibanding sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa status baru memang menjadi pencapaian membanggakan, tapi mempertahankan momentum pertumbuhan akan menjadi ujian sesungguhnya. Keberhasilan mereka pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan menciptakan inovasi dan meningkatkan produktivitas ekonomi.

Naiknya Vietnam dan Filipina ke kelompok negara berpendapatan menengah atas menjadi pencapaian penting yang menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi keduanya. Namun, status tersebut bukan garis akhir, melainkan awal dari tantangan yang lebih kompleks.

Agar bisa benar-benar menjadi negara maju, keduanya harus mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat inovasi, serta menciptakan industri bernilai tambah tinggi. Dengan strategi yang tepat, Vietnam dan Filipina memiliki peluang besar untuk keluar dari jebakan kelas menengah dan melanjutkan perjalanan menuju negara berpendapatan tinggi.