Wamentan Ancam Pecat PNS yang Main Impor Pangan
- Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono tidak segan memberhentikan pegawai Kementan yang bermain dalam impor pangan, sebagai respons atas isu permainan dalam impor bawang putih.
- Sudaryono mempersilakan publik melaporkan pelanggaran langsung ke Kementan, dengan rekam jejak menindak pelanggaran di sektor pangan seperti kasus pupuk palsu.
- Kasus pupuk palsu menimbulkan potensi kerugian negara mencapai Rp316 miliar dan petani diperkirakan mencapai Rp3,23 triliun, sehingga 11 pegawai Kementan telah dinonaktifkan sebagai tindak lanjut.
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, memastikan tidak akan segan memberhentikan pegawai Kementan yang bermain dalam impor pangan. Hal itu merupakan jawaban atas adanya isu permainan dalam impor bawang putih.
Sudaryono bahkan mempersilakan publik melaporkan langsung ke Kementan jika menemukan pelanggaran dalam hal pengelolaan pangan. Kementan sebelumnya memiliki rekam jejak apik menindak pelanggaran-pelanggaran di sektor pangan, seperti kasus pupuk palsu.
"Ya kita silakan kalau ada laporkan. Gak ada urusan saya, kan ada Irjen (Inspektorat Jenderal), kita cek semua. Tentu saja kalau ada pelanggaran, saya dengan Pak Menteri gak segan-segan. Ada yang salah pasti minimal kita berhentikan, kalau perlu kita pecat. Bahkan kita ada yang beberapa yang diproses hukum kan," tutur Sudaryono di Gedeng DPR RI, Jakarta, Kamis (6/3/2025).
1. Kementan akan investigasi tiap laporan atas pelanggaran pangan
Lebih lanjut, Sudaryono menekankan, jangan sampai ada pihak-pihak yang melakukan permainan di atas penderitaan masyarakat. Maka itu, dia meminta masyarakat agar tidak ragu menyampaikan laporan dalam surat kaleng, jika menemukan pelanggaran di sektor pertanian atau pangan.
Sudaryono pun berjanji akan melakukan investigasi atas setiap laporan yang masuk tersebut.
"Jadi jangan sampai ada orang yang menari-nari di atas penderitaan rakyat ya, apapun ya. Mau beras, jagung, bawang putih. Itu kan kalau bawang putihnya mahal kan artinya yang justru rugi rakyat banyak nih. Kalau ada indikasi, kasih laporan, kasih surat, surat apa istilahnya, kalau bahasa dulu surat kaleng ya ke pertanian boleh, gak usah nyebut nama siapa yang ngirim, kasih tahu si ini si ini. Kita investigasi, kita cek semua. Jadi kita tegas di situ," beber dia.
2. Mentan blacklist perusahaan pupuk yang produksi pupuk palsu
Terkait kasus pupuk palsu, Mentan Amran Sulaiman menindak 27 perusahaan yang terindikasi memproduksi pupuk palsu.
"Sebanyak empat perusahaan yang memproduksi pupuk NPK terkategori palsu dan 23 perusahaan yang memproduksi pupuk di bawah standar komposisi pupuk yang ditetapkan oleh Kementan," ujar Amran, dikutip dari situs resmi Kementan.
Empat perusahaan yang telah terbukti menjual pupuk palsu tersebut langsung diblacklist oleh Kementan. Untuk hukuman lebih lanjut, Amran menyerahkan ke pihak berwenang.
Amran menambahkan, akibat tindakan perusahaan-perusahaan tersebut, potensi kerugiaan negara mencapai kurang lebih Rp316 miliar.
3. Petani menderita kerugian paling besar
Di sisi lain, Amran mengungkapkan petani paling dirugikan dari kasus tersebut. Total potensi kerugian petani diperkirakan mencapai Rp3,23 triliun.
“Dampaknya sangat besar kepada petani karena pupuk merupakan salah satu komponen penting dalam berproduksi. Kami ingin semua diusut,” kata Amran.
Bukan hanya itu, sebagai tindak lanjut di internal Kementan, Amran juga menonaktifkan 11 pegawai, yang terdiri dari pejabat eselon II, pejabat eselon III, dan sejumlah staf.
