Kemenkeu Turun Tangan Awasi MBG hingga Daerah, SPPG Bermasalah Ditutup

Menurut Purbaya, apabila dalam pengawasan ditemukan pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sesuai ketentuan, hasil evaluasi akan disampaikan kepada Kepala BGN untuk ditindaklanjuti, termasuk kemungkinan penghentian operasional.

"Kalau memang (pelaksanaan MBG) tidak sesuai, ya boleh ditutup. Kurang lebih begitu yang kami diskusikan," ujarnya.

Selain pengawasan, Purbaya mengatakan, Kemenkeu juga siap mendukung penguatan sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan MBG, terutama di bidang keuangan dan tata kelola anggaran.

"Kalau perlu tenaga finansial dan keuangan, kami dari Kementerian Keuangan siap membantu. Harusnya ke depan akan lebih baik," tuturnya.

Tak hanya membahas pengawasan, Purbaya juga mengungkapkan adanya pembahasan mengenai efisiensi lanjutan anggaran MBG. Namun, ia enggan menjelaskan rincian efisiensi yang akan dilakukan oleh BGN.

"Kemarin saya bertemu Kepala BGN, beliau melaporkan akan ada efisiensi lanjutan dalam program MBG. Saya pikir nilainya cukup signifikan, tetapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan," ujar Purbaya.

Ia memastikan kebutuhan anggaran program tersebut akan berada di bawah proyeksi sebelumnya sebesar Rp268 triliun. Purbaya menegaskan, efisiensi anggaran dilakukan untuk memperkuat keberlanjutan fiskal sekaligus memastikan pelaksanaan program MBG berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

"Nanti anggarannya akan di bawah itu (Rp268 triliun). Yang jelas, anggaran kita menjadi lebih aman," ujarnya.

Meski anggaran dipangkas, Purbaya menegaskan, kualitas dan porsi makanan yang diterima masyarakat penerima tidak akan dikurangi.

"Tidak, tetap. Jadi justru dipastikan makanannya tetap bergizi. Nanti deh, saya bukan ahli gizi. Yang jelas, SDM-nya diperbaiki. Mungkin, kalau tidak salah, mereka akan meng-hire lebih banyak ahli gizi di situ," tuturnya.

Purbaya menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan program MBG karena dinilai memiliki tujuan yang baik bagi masyarakat.

"Kalau saya maunya nol, tapi kan tidak bisa karena anggarannya sudah ditetapkan. Programnya sendiri bagus, tinggal implementasinya yang perlu terus diperbaiki," kata .

Ia menambahkan, langkah efisiensi yang sedang dilakukan BGN diharapkan dapat membuat program MBG berjalan lebih efektif, akuntabel, dan tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa membebani kondisi fiskal negara.

"Kami punya banyak personel di seluruh kabupaten dan kota, baik dari perbendaharaan maupun Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), yang bisa ikut membantu pengawasan," ujarnya.

Purbaya menilai koordinasi antara Kementerian Keuangan dan BGN kini berjalan jauh lebih baik dibandingkan pada tahap awal pelaksanaan program.

"Kerja sama dengan BGN sekarang semakin baik. Kalau dulu waktu awal saya masuk sempat banyak perdebatan, sekarang sudah tidak lagi. Saya harap ke depan semakin bagus," ujarnya.