6 Fakta Tentang UMR yang Jarang Diketahui
Bagi kamu yang sedang mencari pekerjaan atau yang telah bekerja penting untuk mengetahui nominal UMR di daerahmu. Tapi sebenarnya, UMR tidak hanya berkaitan tentang nominal upah minimum di daerah saja lho. Banyak fakta - fakta tentang UMR yang juga harus kamu ketahui. Yuk kenali dan jadi pekerja yang cerdas!
1. UMR tidak sama dengan gaji pokok
Banyak yang salah kaprah mengira bahwa UMR merupakan gaji pokok. Faktanya, menurut undang - undang pasal 94 no.13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, nilai UMR merupakan gabungan gaji pokok dan tunjangan tetap. Besaran proporsi antara gaji pokok dan tunjangan tetap ialah UMR = gaji pokok (75%) + tunjangan tetap (25%). Sehingga besarnya gaji pokok minimal 75% dari nilai UMR suatu daerah. Jadi, jangan terburu kaget dulu ya, jika gaji bulananmu di bawah UMR.
2. Jenis-jenis UMR
Sebenarnya, istilah UMR dalam perundang - undangan tidak lagi digunakan untuk merujuk upah minimum tiap daerah. Sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/200 tentang perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum atau (kepmenakertrans 226/2000), menyatakan bahwa
“Istilah "Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk I)" diubah menjadi "Upah Minimum Propinsi", istilah "Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II)" diubah menjadi "Upah Minimum Kabupaten/Kota”,….“
Sejak saat itu, penyebutan upah minium bukan lagi UMR, melainkan UMP untuk provinsi dan UMK untuk Kabupaten/Kota. Jadi, ada dua jenis penetapan upah minimum, UMP yang bersifat untuk seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi sekaligus menjadi acuan para pemerintah daerah untuk menetapkan besaran UMK. Dan UMK yang menjadi acuan untuk para pengusaha dalam menetapkan besaran upah dan tunjangan di perusahaannya. Berhubung istilah UMR telah digunakan sejak lama, jadi istilah ini masih sering kita gunakan untuk penyebutan.
3. Penetapan UMR
Penetapan UMR dialkukan berdasarkan perhitungan dan survey yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah (DPD). DPD turun lapangan untuk mensurvei hrag sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai/karyawan dan buruh. Survei dari sejumlah kota dalam provinsi tersebut ditujukan untuk mengitung angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) baik bagi perorangan dan berkeluarga. Selanjutnya, dari hasil KHL, DPD mengajukan upah minimum yang dikenal dengan UMR kepada gubernur untuk disahkan.
4. Penangguhan upah minimum
Pengusaha yang tidak mampu membayar upah pekerja sesuai upah minimum dapat mengajukan permohonan penangguhan lho. Penagguhan upah minimum diajukan kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum. Penangguhan ini dimaksudkan untuk memeberikan keringnan bagi pengusaha untuk tidak membeyar sesuai UMR dalam kurun waktu tertentu atau selama masa penangguhan. Penangguhan pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada pekerja/buruh tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar sesuai UMR ya. Selisih upah minimum yang belum terbayar selama masa penangguhan adalah utang pengusaha yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruhnya. Penangguhan upah minimum ini diatur dalam Pasal 90 UU Ketenagakerjaan.
5. Sanksi jika pengusaha tidak membayar sesuai upah minimum
Apabila pengusaha tidak dapat membayar sesuai upah minimum, ia dapat mengajukan permohonan penangguhan. Akan tetapi, jika si pengusaha tidak mendapatkan persetujuan untuk penangguhan penerapan upah minimum dari Gubernur dan tetap membayar upah pekerja di bawah upah minimum, maka pengusaha akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.
6. Hal yang perlu kamu lakukan jika tak digaji sesuai UMR
Setelah mengetahui nilai UMR di daerahmu, penting bagi kamu untuk menghitung proporsi gaji pokok dan tunjangan tetapmu. Jika keseluruhan total masih dibawah nominal UMR, maka jangan terburu mengdkan demonstrasi dulu ya. Tanyalah pada karyawan lain, apakah mereka bernasib sama denganmu atau tidak. Selanjutnya, bersama karyawan yang lain, ajaklah perusahaanmu untuk bermediasi terkait permasalahan tersebut. Jika tetap tidak ada itikad baik dari perusahaanmu. Maka, kamu dapat melaporkan pelanggaran tersebut ke dinas ketenagakerjaan terdekat.
