Istilah unjuk rasa mungkin sudah sering banget kamu dengar, apalagi kalau lagi ada isu-isu tertentu yang bikin masyarakat turun ke jalan. Secara sederhana, unjuk rasa merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dilindungi undang-undang di Indonesia.
Biar kamu makin paham soal konsep ini, mulai dari pengertian sampai dasar hukumnya, yuk simak penjelasan lengkapnya di bawah ini!
Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), unjuk rasa merupakan noun (kata benda) yang artinya pernyataan protes yang dilakukan secara massal atau demonstrasi. Sedangkan menurut UU No. 9 Tahun 1998, unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
Dapat dikatakan, unjuk rasa yaitu kegiatan protes yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan menyampaikan pikiran, pendapat, atau aspirasinya di muka umum. Unjuk rasa juga kerap dilakukan untuk menyampaikan hak-hak kelompok tertentu.
Di Indonesia, ketentuan yang mengatur unjuk rasa secara khusus terdapat dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Menurut Pasal 1 Ayat (3) undang-undang ini, unjuk rasa didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
Dalam pelaksanaannya, penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan dimulai. Lebih lanjut, Pasal 9 Ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 1998 menetapkan kalau unjuk rasa diperbolehkan digelar di tempat terbuka umum, dengan pengecualian di lokasi-lokasi tertentu seperti lingkungan Istana Kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional.
Tujuan unjuk rasa pada dasarnya adalah menyatakan pendapat yang umumnya bersifat pertentangan guna menegakkan hak dalam bernegara dan berdemokrasi. Lewat unjuk rasa, masyarakat punya wadah buat menyuarakan aspirasi atau ketidaksetujuan mereka terhadap suatu kebijakan atau isu tertentu secara terbuka.
Sementara itu, fungsi unjuk rasa disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 1998, yang menyatakan bahwa
"Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."
Dari penjelasan ini, fungsi unjuk rasa bisa dipahami sebagai wujud nyata dari hak setiap orang atau kelompok buat menyampaikan pendapatnya. Sekaligus bentuk tanggung jawab dalam menjalankan kehidupan demokrasi.
Demikian penjelasan mengenai unjuk rasa. Semoga mudah dipahami!