Komunike W20: Dorong Pemberdayaan Perempuan Melalui 5 Isu Prioritas
Jakarta, IDN Times - W20 merupakan salah satu engagement group dari G20 yang bertujuan untuk memperkuat pemberdayaan perempuan. W20 juga melihat bahwa pemberdayaan ekonomi menjadi bagian penting dari pembangunan sosial. Hal ini mendorong masyarakat untuk memiliki kehidupan yang lebih layak.
“Kita sebetulnya ingin menunjukkan bahwa melalui Presidensi Indonesia, kita tak hanya gagah berkata-kata tapi kita juga ingin ada yang konkrit yang bisa langsung dirasakan dan menjadi manfaat, dalam arti menguatkan perempuan jadi sesuai dengan semboyan G20, dalam situasi setelah pandemi, kita recover together, recover stronger, recover equally,” jelas Sita Aripurnami dalam W20 Media Briefing yang digelar pada Jumat (11/11/2022) secara daring.
Pada Juli 2022, komunike W20 kepada G20 telah disepakati, seiring dengan penutupan KTT W20 Summit di Danau Toba. Terdapat lima isu prioritas yang dibahas dalam komunike untuk memastikan kepentingan perempuan dan anak perempuan menjadi bagian dari G20.
1. Non-diskriminasi dan kesetaraan
Menindaklanjuti komitmen W20 untuk mendorong kesetaraan gender, poin pertama yang diusung dalam komunike mengangkat isu non-diskriminasi dan kesetaraan. Dalam komunike ini, W20 berbicara tentang pentingnya menghapus kebijakan hingga pelayanan yang bersifat diskriminatif. Baik dalam sektor pendidikan pekerjaan, bisnis, kesehatan, teknologi, ranah kehidupan pribadi, hingga politik.
Diskriminasi juga terjadi dalam bentuk kesenjangan upah antar gender. Sebabnya, W20 mengangkat isu ini dengan mengusulkan untuk mengambil langkah konkret dalam mengukur kesenjangan upah hingga menghilangkan kekerasan berbasis gender. Konveksi International Labor Organization (ILO) 190 tentang kekerasan perlu diratifikasi untuk memutus rantai kekerasan dan pelecehan.
2. UMKM milik dan dipimpin oleh perempuan
Inklusi ekonomi menjadi isu yang khusus dibahas dalam komunike. Isu ini berkaitan dengan tujuan utama W20 untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan dalam hal ekonomi.
W20 mengusulkan adanya peluang bagi perempuan yang memimpin atau memiliki UMKM untuk berpartisipasi dalam transformasi ekonomi secara digital dan mengembangkan potensi di berbagai sektor. Melihat adanya kendala yang dialami perempuan terhadap akses pendanaan, Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi) dalam mengimplementasikan program yang bisa menutup kesenjangan tersebut.
“Kemudian, kita ingin ada yang konkret, kita juga mendukung penguatan dan pemberdayaan ekonomi perempuan, terutama mereka bergerak di small medium enterprise, sebagai usaha perempuan kecil menengah yaitu sispreneur. Dan ini menjadi salah satu primadona dan kita menghasilkan beberapa perempuan-perempuan perkasa yang berdaya secara ekonomi, dan mereka sekarang berpameran di G20 Bali,” ujar Sita Aripurnami selaku Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Wanita.
3. Respon kesehatan yang mengutamakan kesetaraan gender
Prioritas ketiga yang diangkat W20 adalah respons kesehatan yang mengutamakan kesetaraan gender. W20 melihat perlunya peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak perempuan. Hal ini mencakup kondisi tempat tinggal, kebutuhan air, sanitasi, yang secara tidak langsung berdampak bagi kesehatan perempuan dan anak perempuan.
W20 juga mengangkat perlunya akses yang terjangkau terhadap pelayanan kesehatan reproduksi hingga proses setelah kelahiran untuk menekan angka kematian ibu. Perempuan juga perlu selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan di bidang riset dan pengembangan teknologi kesehatan.
4. Kesetaraan pada perempuan pedesaan
Poin keempat yang diangkat dalam komunike W20 berbicara tentang perempuan pedesaan. Isu ini berkaitan dengan penghapusan ketidaksetaraan akses dan partisipasi perempuan pedesaan di bidang ekonomi. Selain itu, W20 juga fokus bagaimana caranya bisa meningkatkan investasi struktur di daerah pedesaan.
Melalui komunike ini juga disampaikan bahwa perempuan hendaknya memiliki hak terhadap beragam sumber daya, seperti kepemilikan lahan dan aset. Banyak hal yang perlu dibehani terakit internet, uang digital, literasi finansial, pelayanan, keamanan, yang bisa menunjang kualitas hidup perempuan pedesaan.
5. Perempuan penyandang disabilitas
Perempuan penyandang disabilitas menjadi bagian yang dibicarakan dalam komunike W20. Poin ini mengharuskan pekerja atau pemilik usaha untuk membuat penyesuaian yang wajar bagi perempuan disabilitas.
Hal ini ditandai dengan adanya kuota minimal 3 persen untuk mempekerjakan dan mempertahankan penyandang disabilitas di sektor publik. Selain itu, perusahaan juga harusnya menjadi tempat yang aman. Dalam artian, tempat kerja yang bebas dari bias gender dan kekerasan seksual.
Perempuan dan anak perempuan berhak mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan memberikan edukasi mengenai stereotypes tentang penyandang disabilitas. Untuk bisa mencapai tujuan itu, maka perempuan butuh dilatih untuk mengembangkan potensi mereka dalam bidang teknologi dan komunikasi.
6. Lima isu diturunkan menjadi tujuh langkah praktis dalam Toba Track
Selain komunike, W20 juga melahirkan "Toba Track" yang merupakan aksi nyata mempercepat kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di negara-negara G20. Langkah praktis ini juga menekankan pada upaya kolektif serta praktik-praktik baik yang dapat dipantau dari negara-negara G20.
"Kita ingin berfokus pada apa yang bisa memampukan dan menjalankan dari kelima isu utama yang kita rekomendasikan, yaitu diskriminasi, kesehatan, ekonomi, rural woman, dan perempuan disabilitas. Enabler-nya faktor yang bisa membuat itu eksekusi atau berjalan. Yang pertama data, kebijakan, pendidikan, infrastruktur dan digital. Nah, jadi Toba Track ini menghasilkan berdadarkan kesepakatan diturunkan dari 5 isu jadi 7 track atau hal yg harus dipantau semasa G20 ada," papar Sita.
Untuk memastikan komunike W20 disampaikan pada pemimpin G20, nantinya akan digelar W20 Post Summit yang berlangsung pada tanggal 13-14 November 2022. W20 Post Summit diikuti oleh 250 perempuan Indonesia dari berbagai instansi dan bidang, serta delegasi 9 negara (Indonesia, India, Italia, Russia, Singapura, Amerika Serikat, Belgia, Uni Eropa, Mesir).
