Jakarta, IDN Times - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengaku belum memberikan pembekalan ilmu terkait deradikalisasi kepada 155 Narapidana Terorisme (Napiter) yang terlibat dalam panyanderaan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Depok.
Deradikalisasi adalah strategi Polri untuk menetralisir paham-paham yang dianggap radikal dan membahayakan dengan cara pendekatan tanpa kekerasan.
Tujuan deradikalisasi untuk mengembalikan pemahaman radikal ke pemikiran yang lebih moderat.
“Lho, kita kan belum. Masih di dalam pengawasan Densus. Kalau kami kan BNPT setelah diserahkan ke lapas-lapas baru kami masuk di program deradikalisasi,” kata Kepala BNPT Suhardi Alius di Istana Bogor, Kamis (10/5).
Menurut Jenderal bintang tiga ini, proses deradikalisasi baru akan dilakukan BNPT setelah seluruh narapidana berhasil dikelompokan sesuai peran mereka dalam setiap aksi terorisme tersebut.
“Itu kan dipetakan dulu, klasifikasi clusternya, baru disebar ke lapas-lapas, baru kita masuk,” terang Suhardi.
BNPT baru bisa memberikan program deradikalisasi setelah mendapatkan rekomendasi dari pihak Densus 88 yang menangani terlebih dahulu para Napiter. Setelah pihak Densus berhasil mengklasifikasikan para Napiter, baru pihak BNPT bisa masuk memberikan program tersebut.
“Itu kan nanti, begitu mau disebarkan, kita dipanggil BNPT, dikasih tahu sama Densus 88, ini orang seperti ini dan sebagainya,” ujar Suhardi.
Seperti kita ketahui bersama, terorisme telah menjadi permasalahan serius bagi Indonesia dan dunia internasional karena setiap saat akan membahayakan keamanan nasional bagi negara maka dari itu program deradikalisasi dibutuhkan sebagai formula penanggulangan dan pencegahan pemahaman radikal seperti terorisme.