1,7 Juta Anak Belum Imunisasi Dasar Lengkap, yuk Kejar saat BIAN

17 Apr 2022, 10:04 WIB

Imunisasi bayi di tengah pandemi COVID-19. (ANTARA FOTO/Fauzan)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Kesehatan akan menggelar Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN pada Mei 2022. Ini dilakukan untuk mengejar tingkat cakupan imunisasi dasar lengkap yang menurun selama pandemik COVID-19.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah anak yang tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap (IDL) pada 2019 sampai 2022 sebanyak 1.714.471 jiwa.

Representatif UNICEF Indonesia Robert Gass mengungkapkan, pandemik COVID-19 telah memengaruhi upaya indonesia memberikan imunisasi rutin pada setiap anak. Padahal faktanya, vaksin melindungi jutaan anak Indonesia dari penularan penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin seperti difteri, tetanus, campak hingga polio.

"Saat pekan imunisasi setiap orang tua memerika kartu imunisasi anak dan membawa anak ke fasilitas kesehatan, karena tidak boleh ada anak menderita penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin," ujarnya dalam Pekan Imunisasi Dunia 2022, dipantau YouTube UNICEF, Minggu (17/4/2022).

1. Turunnya imunisasi dasar lengkap picu KLB

Ilustrasi bayi menjalani imunisasi di Posyandu. (IDN Times/Dini Suciatingrum)

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan, Prima Yosephine, mengatakan menurunnya cakupan IDL untuk anak selama 2 tahun pandemik COVID-19 di Indonesia, berpotensi memicu timbulnya wabah penyakit atau Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).

Dia mengungkapkan di tengah pandemik COVID-19, KLB campak telah terjadi di Aceh dan KLB difteri di Kalimantan Barat.

"Imunisasi bisa membentuk kekebalan kelompok namun itu terjadi jika capaian imunisasi daerah tersebut tinggi," ujarnya dalam Pekan Imunisasi digelar daring pada Kamis (14/4/2022).

2. Cakupan imunisasi saat pandemik menurun

Seorang bayi saat menjalani imunisasi di Posyandu Rampai. (IDN Times/Dini Suciatingrum)

Prima membeberkan capaian imunisasi nasional 2021 hanya bisa mencapai 84,2 persen dari target 93,6 persen. Prima menerangkan beberapa provinsi yang tetap berkomitmen dan berhasil mencapai target di masa pandemik seperti Sulawesi Selatan, Bali, Yogyakarta dan Bengkulu.

Sementara dibandingkan 2019, cakupan imunisasi dasar lengkap pada 2020 menurun karena Indonesia masuk masa pandemik. Namun pada 2021 cakupan imunisasi mulai bangkit.

“Kalau kita kumulatif kan ada sekitar 1, 7 anak di Indonesia pada 2019 sampai 2021 yang belum lengkap cakupan imunisasi dasar lengkap, tentu berisiko mengalami PD31 atau outbreak di daerah tersebut," ungkapnya.

3. Imunisasi lanjutan tetap dibutuhkan cegah KLB

Infografis jadwal imunisasi anak/IDN Times Aditya

Prima menegaskan imunisasi dasar lengkap saja ternyata belum cukup memberikan perlindungan terhadap PD3I. Sehingga, tetap diperlukan imunisasi lanjutan.

"Pemberian dosis lanjutan pada usia 18 bulan, usia anak sekolah dan usia dewasa. Sehingga, sekarang tidak hanya mengejar imunisasi dasar lengkap tapi juga mengejar imunisasi rutin lengkap,'' ujar Prima.

4. Bulan Imunisasi Anak Nasional pada Mei

Seorang bayi dan ibunya menunggu giliran imunisasi di Posyandu Rampai. (IDN Times/Dini Suciatingrum)

Untuk itu, Bulan Mei yang akan datang Kemenkes akan melaksanakan BIAN untuk menutup gap tadi 1,7 juta anak yang belum lengkap imunisasi dasarnya. Dia menegaskan imunisasi dasar anak lengkap mulai 0-11 tahun harus diberikan. Imunisasi tersebut mencakup DPT-HB-Hib, campak, rubela.

"Kia akan memberikan imunisasi tambahan baik campak maupun rubella, dengan tujuan memberikan dosis tambahan tanpa memandang status imunisasi ini untuk mencapai juga target eliminasi campak rubela yang rencana akan dicapai di tahun 2023,” imbuhnya.

Pihaknya juga akan mengejar cakupan imunisasi anak usia sekolah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk memberikan vaksinasi pada anak kelas SD dengan pemberian imunisasi campak rubela, dan DT untuk kelas 2 dan imunisasi Td untuk kelas 5.

5. Imunisasi adala hak asasi yang tak terbantahkan

Seorang bayi saat menjalani imunisasi di Posyandu Rampai. (IDN Times/Dini Suciatingrum)

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pencegahan Penyakit Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondowunu mengatakan imunisasi merupakan komponen kunci dari perawatan kesehatan primer dan hak asasi manusia yang tidak terbantahkan.

"Keberhasilan cakupan vaksinasi berdampak pada angka penurunan kematian serta orang yang sakit," katanya.