4 IUP Raja Ampat Dicabut, Pemerintah Dinilai Dengar Aspirasi Rakyat

Arief yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) 2013–2015 ini menjelaskan, pencabutan IUP tersebut merupakan keputusan yang tepat, mengingat empat perusahaan tambang tersebut terbukti melakukan pelanggaran lingkungan, hal ini berdasarkan laporan dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

“Empat tambang yang dicabut izinnya berlokasi di dalam geopark atau kawasan wisata Raja Ampat, jadi sudah benar dicabut izinnya, karena harus melindungi kelestarian biota laut dan kawasan konservasi dengan kenakeragaman hayati yang tinggi,” ucap Arief.

Arief pun menyoroti, pemerintah melalui Menteri ESDM yang berupaya hadir ke masyarakat, khususnya dalam polemik di Raja Ampat. Menurutnya, Bahlil bisa dengan cepat mengakselerasi perintah Prabowo untuk segera menyelesaikan permasalahan.

Arief menambahkan, terkait izin PT Gag Nikel yang merupakan anak usaha BUMN Antam tetap beroperasi di Raja Ampat, dinilai akan memberikan daya ungkit ekonomi untuk warga sekitar. Ia pun berpesan kepada masyarakat agar tidak mudah termakan oleh banyaknya berita hoaks di media sosial terkait kerusakan alam di Raja Ampat.

“Seperti yang disampaikan Pak Bahlil, Pulau Gag itu sangat jauh jaraknya dari geopark. Ditambah eksplorasi dengan pengawasan khusus dari pemerintah seperti yang disampaikan Pak Bahlil, sehingga tambang ini sangat aman, dan yang paling penting keberpihakan kepada masyarakat di sana, terlebih dalam konteks pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Tanah Papua,” ucap Arief.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memutuskan untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk empat tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hal ini diputuskan langsung usai Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa menterinya ke Istana, seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Mensesneg Prasetyo Hadi .

Empat perusahaan yang dicabut IUP-nya tersebut antara lain, PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham. Sementara itu untuk izin kontrak karya nikel milik PT Gag Nikel yang merupakan anak usaha BUMN Antam tidak dicabut pemerintah.

"Atas petunjuk Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin tambang di empat perusahaan yang ada di Raja Ampat. Kemudian kita Ratas dan juga dari (Kementerian) Lingkungan Hidup juga sampaikan memang dalam implementasi empat perusahaan itu ada pelanggaran dalam konteks lingkungan," kata Bahlil di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/6/2025).

Menteri Bahlil juga mengatakan, empat tambang yang dicabut izinnya berlokasi di dalam geopark atau kawasan wisata Raja Ampat. Izin empat perusahaan ini pun dikeluarkan sebelum adanya penerapan Geopark Raja Ampat.

"Kawasan ini menurut kami harus dilindungi dengan melihat kelestarian biota laut. Izin-izin ini diberikan sebelum ada geopark. Sementara itu, Presiden ingin menjadikan Raja Ampat jadi wisata dunia," paparnya.