5 Pernyataan Kontroversial Arief Poyuono, Salah Satunya Boikot Pajak

18 Mei 2019, 12:06 WIB

IDN Times/Axel Jo Harianja

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menjadi sorotan publik usai mengusir Partai Demokrat dari koalisi Prabowo-Sandiaga. Arief juga memicu polemik saat melemparkan wacana tolak bayar pajak jika Prabowo-Sandiaga tidak terpiliih dalam Pilpres 2019.

Ucapan-ucapannya yang kontroversial itu tak hanya memicu respons dari kubu sebelah, tapi juga dari internal Gerindra Sendiri. Bahkan ada yang menyebut ucapan Arief Poyuono telah melenceng dari orbit Gerindra.

Berikut lima pernyataan kontroversi mantan kader PDIP itu yang memicu konflik.

1. Sebut SBY bersikap seperti serangga undur-undur

Antara Foto/Sigid Kurniawan

Arief Poyuono pernah meminta Partai Demokrat keluar dari Koalisi Indonesia Adil Makmur pengusung Prabowo-Sandiaga. Poyuono meminta Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tak bersikap seperti serangga undur-undur.

"Demokrat sebaiknya keluar saja dari Koalisi Adil Makmur. Jangan elitenya dan Ketum kayak serangga undur-undur ya. Mau mundur dari koalisi saja pakai mencla-mencle segala," ucap Poyuono, Minggu (12/5).

2. Mengusir Demokrat dari koalisi

IDN Times/Irfan fathurohman

Menurut Poyuono, Demokrat juga dinilai tak memberikan kontribusi pada suara Prabowo-Sandi. Dia melihat kehadiran Demokrat justru menurunkan suara pasangan 02 itu.

"Monggo keluar saja deh, wong nggak ada pengaruhnya menghasilkan suara Prabowo-Sandi kok selama ini. Malah menurunkan suara, lo," ucapnya.

3. Arief mengajak tolak bayar pajak

IDN Times/Axel Jo Harianja

Arief kembali menuai kontroversi saat mengajak para pendukung Prabowo tak membayar pajak. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk dari penolakan terhadap pemerintahan.

"Masyarakat yang telah memberikan pilihan pada Prabowo-Sandi tidak perlu lagi mengakui hasil Pilpres 2019, dengan kata lain, jika terus dipaksakan hasil Pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru, maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019," kata Poyuono, Rabu (15/5).

"Langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tidak mengakui hasil pemerintahan dari Pilpres 2019 di antaranya tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate. Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," sambung Arief.

4. Menolak hasil Pilpres dan Pileg 2019

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Tak sampai di situ, Poyuono meminta Prabowo-Sandi juga menolak hasil Pileg 2019, meski rekapitulasi sementara KPU Gerindra berada di posisi ketiga dan akan mendapat kursi pimpinan DPR. Ia pun menilai teman-temannya yang tidak senada dengan dia seperti setan kurap yang menyusup di sekitar Prabowo-Sandiaga.

"Kawan-kawan saya di BPN (Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga) dan Gerindra dan koalisi yang nggak setuju untuk mengajak pemilih Prabowo-Sandi menolak hasil Pilpres dan Pileg 2019 curang yang akan menghasilkan pemerintahan yang nggak sah,” kata Poyuono, Kamis (16/5).

5. Menyerang kolega hingga elite partai koalisi

IDN Times/Irfan Fathurohman

Arief menyerang kolega-kolega satu partainya yang menolak memboikot hasil Pemilu 2019. Bukan hanya rekan separtainya, Waketum Gerindra itu juga menyerang elite-elite di koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Dan memboikot pemerintahan 2019-2024 hasil pemilu curang dan tidak legitimate karena dihasilkan dari suara suara setan alas dan bukan dari suara rakyat, dengan tolak membayar pajak nantinya, mereka ini semua kayak setan-setan kurap yang selama ini menyusup di sekitaran Prabowo-Sandi ya. Dan suka pada nyolong duit negara," ujar Poyuono.