8 Saksi Kasus Penyadapan Prabowo Minta Pelindungan LPSK

12 Nov 2026, 12:40 WIB2 min read

Presiden Prabowo Subianto ketika menerima Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ketika itu masih menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) di Istana Kepresidenan. (Dokumentasi Biro Pers Istana)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

LPSK menerima delapan permohonan pelindungan dari saksi kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto hingga 12 November 2026.
Seluruh pemohon masih berstatus saksi, sementara peluang pelindungan bagi Justice Collaborator tetap terbuka mengikuti perkembangan perkara.
Penelaahan LPSK mempertimbangkan keterangan saksi, tingkat ancaman, kerentanan, serta situasi khusus sesuai ketentuan undang-undang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jumat (6/11/2026)

Enam saksi mulai mengajukan permohonan pelindungan kepada LPSK.

10 November 2026

LPSK mengungkap enam saksi telah mengajukan permohonan pelindungan. Permohonan tersebut masih ditelaah dan dikoordinasikan dengan penyidik.

12 November 2026

Jumlah permohonan pelindungan yang diterima LPSK bertambah menjadi delapan.

kini

Delapan pemohon masih berstatus saksi. LPSK masih menelaah permohonan tersebut, sementara belum ada pengajuan dari pihak yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
LPSK menerima delapan permohonan pelindungan dari saksi kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Who?
Delapan saksi, LPSK, Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati, dan penyidik terkait.
Where?
Permohonan diterima dan ditelaah oleh Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK).
When?
Hingga Kamis, 12 November 2026; jumlahnya bertambah dari enam permohonan pada Selasa, 10 November 2026.
Why?
Para pemohon mengajukan pelindungan dalam kasus dugaan penyadapan, dengan penilaian berdasarkan ancaman, kerentanan, pentingnya keterangan, dan situasi khusus.
How?
LPSK menelaah permohonan dan berkoordinasi dengan penyidik untuk menggali informasi serta mendalami kebutuhan pelindungan setiap pemohon.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

LPSK menerima permintaan bantuan dari delapan saksi dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo. Semua orang itu masih menjadi saksi. LPSK sedang memeriksa permintaan mereka dan berbicara dengan penyidik. LPSK juga melihat ancaman dan kebutuhan mereka. Sampai sekarang, belum ada orang berstatus Justice Collaborator yang mengajukan permintaan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Proses penelaahan LPSK memiliki sejumlah dasar yang jelas, mulai dari pentingnya keterangan hingga tingkat ancaman dan kerentanan. Koordinasi dengan penyidik juga membantu menggali kebutuhan setiap pemohon. Kerangka ini membuat keputusan pelindungan dapat mempertimbangkan kondisi saksi dan korban secara lebih terarah sesuai ketentuan yang berlaku.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima delapan permohonan pelindungan dari saksi kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto hingga Kamis (12/11/2026). Jumlah tersebut bertambah dari enam permohonan yang tercatat pada Selasa (10/11/2026).

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan, seluruh pemohon masih berstatus saksi. Namun, peluang pelindungan bagi pihak yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) tetap terbuka seiring perkembangan perkara.

“Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator,” ujar Sri Suparyati, dikutip Kamis (12/11/2026).

1. LPSK masih menelaah delapan permohonan

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati (dok.Humas LPSK)

Sri mengatakan, seluruh permohonan yang masuk masih dalam proses penelaahan. LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik untuk menggali informasi dan mendalami kebutuhan pelindungan masing-masing pemohon.

Penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.

2. Peluang pelindungan Justice Collaborator terbuka

Infografis Jejak Listyo Sigit. (IDN Times/Anjani Asra)

Meski belum menerima permohonan dari pihak berstatus JC, LPSK membuka peluang pengajuan pelindungan dari pihak dengan status berbeda.

Peluang tersebut mengikuti perkembangan penanganan perkara. Artinya, permohonan pelindungan tidak hanya terbatas bagi saksi yang saat ini sudah mengajukan permohonan.

3. Penilaian mengacu pada undang-undang

Ilustrasi LPSK (LPSK.go.id)

LPSK menggunakan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban sebagai acuan penelaahan.

Sejumlah aspek yang diperiksa meliputi tingkat ancaman, kerentanan, pentingnya keterangan, serta situasi khusus yang dihadapi saksi dan/atau korban.

Kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto mencuat setelah Polri menetapkan sejumlah perwira sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data, dan akses ilegal terhadap nomor telepon Presiden serta sejumlah pejabat negara lainnya, termasuk media. Penyadapan tersebut diduga berlangsung sejak 2025.

Pada 10 November 2026, LPSK mengungkap enam saksi telah mengajukan permohonan pelindungan sejak Jumat (6/11/2026). Ketua LPSK Achmadi saat itu mengatakan permohonan masih ditelaah dan pihaknya berkoordinasi dengan penyidik.

LPSK juga mempertimbangkan tingkat ancaman, kerentanan, serta kebutuhan pelindungan para saksi. Maka hingga 12 November 2026, jumlah permohonan bertambah menjadi delapan orang.