Ada 1.091 Kasus Kekerasan Gender Digital, WamenPPPA: Butuh Respons Terpadu

21 Agu 2026, 16:27 WIB

Lia Hutasoit

News

Channel

Add Us on Google

Ada 1.091 Kasus Kekerasan Gender Digital, WamenPPPA: Butuh Respons Terpadu

Wamen PPPA Veronica Tan dan LPSK menggelar konferensi pers terkait penanganan kasus YTR, yang disekap oleh kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. (Dok. KemenPPPA)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Veronica Tan menilai KBGRE semakin marak di ruang digital dan memerlukan respons lintas sektor untuk memperkuat perlindungan korban.
CATAHU Komnas Perempuan 2025 mencatat 1.091 pengaduan KBGRE, meningkat 11,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Penanganan KBGRE mencakup pencegahan, deteksi, pelaporan, respons cepat, preservasi bukti, penegakan hukum, perlindungan, dan pemulihan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

2023–2025

Mayoritas permohonan perlindungan terkait KBGRE masih menggunakan UU ITE, bukan UU TPKS.

2025

CATAHU Komnas Perempuan mencatat 1.091 pengaduan KBGRE, naik 11,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Jumat (21/8/2026)

Veronica Tan menyampaikan perlunya respons lintas sektor dalam pertemuan multisektor di Kantor LPSK, Jakarta.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
KBGRE dilaporkan semakin marak, dengan 1.091 pengaduan menurut CATAHU Komnas Perempuan 2025.
Who?
Veronica Tan, Sri Nurherwati, Alexander Sabar, Kementerian PPPA, LPSK, Komdigi, serta tujuh kementerian/lembaga terlibat.
Where?
Pertemuan multisektor berlangsung di Kantor LPSK, Jakarta. DKI Jakarta menjadi lokus utama layanan terpadu korban kekerasan perempuan dan anak.
When?
Veronica menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan yang dikutip Jumat (21/8/2026).
Why?
Respons terpadu diperlukan karena KBGRE menyebar cepat di ruang digital dan identitas korban maupun pelaku dalam banyak kasus belum diketahui.
How?
Penanganan diarahkan melalui koordinasi mingguan, command center, serta rangkaian pencegahan, deteksi, pelaporan, respons cepat, preservasi bukti, penegakan hukum, perlindungan, dan pemulihan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Veronica Tan bilang kekerasan karena gender di internet makin banyak. Ada 1.091 pengaduan. Pemerintah, polisi, platform digital, dan masyarakat diminta bekerja bersama. Mereka ingin korban terlindungi. Ada juga rencana tempat layanan bersama di DKI Jakarta. Penanganan harus cepat supaya korban tidak dirugikan lagi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, platform digital, dan masyarakat membuka ruang penanganan yang lebih terhubung bagi korban KBGRE. SKB yang melibatkan tujuh kementerian/lembaga serta koordinasi mingguan di DKI Jakarta menunjukkan upaya layanan terpadu, sambil menjaga pencegahan, bukti digital, perlindungan, dan pemulihan dalam satu rangkaian.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan menilai, kekerasan berbasis gender di ranah elektronik (KBGRE) semakin marak dan membutuhkan respons lintas sektor. Dia mendorong pemerintah, aparat penegak hukum, platform digital, hingga masyarakat memperkuat perlindungan korban agar penanganannya tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Saat ini kita menghadapi tantangan berat dalam menghadapi kasus kekerasan, khususnya kekerasan berbasis gender di ranah elektronik yang semakin marak dan menyebar dengan sangat cepat di ruang digital, sementara dalam banyak kasus identitas korban maupun pelaku belum diketahui,” kata Veronica dalam pertemuan multisektor di kantor LPSK, Jakarta, dikutip Jumat (21/8/2026).

1. Kasus KBGRE capai 1.091 pengaduan

Wamen PPPA Veronica Tan dan LPSK menggelar konferensi pers terkait penanganan kasus YTR, yang disekap oleh kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. (Dok. KemenPPPA)

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati menyebut, CATAHU Komnas Perempuan 2025 mencatat 1.091 pengaduan KBGRE, naik 11,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dia juga menyoroti mayoritas permohonan perlindungan terkait KBGRE pada 2023–2025 masih menggunakan UU ITE, bukan UU TPKS.

2. Pemerintah ingin bangun command center

Kampanye Aliansi Laki-Laki Baru (ALB) tentang laki-laki harus dilibatkan dalam memerangi kekerasan perempuan. (lakilakibaru.or.id)

Veronica mengatakan, Kementerian PPPA telah menandatangani SKB yang melibatkan tujuh kementerian/lembaga, dengan DKI Jakarta sebagai lokus utama layanan terpadu korban kekerasan perempuan dan anak.

Koordinasi kasus dilakukan setiap minggu dan diarahkan menuju satu command center yang dapat diperluas ke daerah lain.

“Tidak hanya di DKI Jakarta saja namun bisa diperluas sehingga menciptakan tata kelola penanganan dan pencegahan kasus kekerasan yang lebih baik,” kata Veronica.

3. Respons cepat harus cegah reviktimisasi

Ilustrasi kekerasan perempuan. (IDN Times/Aditya Pratama)

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar menekankan penanganan KBGRE harus mencegah korban kembali dirugikan. Menurut dia, pencegahan, deteksi, pelaporan, respons cepat, preservasi bukti, penegakan hukum, serta perlindungan dan pemulihan harus berjalan sebagai satu rangkaian.

“Kalau take down konten cepat, kemudian jejak digitalnya tidak dipertahankan, penegakan hukum yang dilupakan. Maka yang kita perlukan adalah satu rangkaian respons yang utuh,” kata Alexander.