Ada Kajian 66 Persen Hutan Hilang, Kemenhut: Data Deforestasi 2025 Masih Sementara

01 Apr 2026, 13:15 WIB

Lia Hutasoit

Ada Kajian 66 Persen Hutan Hilang, Kemenhut: Data Deforestasi 2025 Masih Sementara

Ilustrasi Deforestasi yang terjadi di Indonesia (unsplash.com/Roya ann Miller)

Intinya Sih

Kementerian Kehutanan menanggapi laporan Auriga Nusantara soal deforestasi 2025 dan menegaskan data seluas 166.450 hektare masih bersifat sementara hingga akhir tahun.
Pemerintah mengingatkan perbedaan angka deforestasi bisa terjadi karena variasi definisi, metodologi, dan pendekatan penghitungan antar lembaga pemantau hutan.
Laporan Auriga Nusantara mencatat lonjakan deforestasi hingga 66 persen pada 2025, mencapai 433.751 hektare—angka tertinggi dalam delapan tahun terakhir berdasarkan citra satelit Sentinel-2.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Ristianto Pribadi, mengatakan, data deforestasi hutan seluas 166.450 hektare hingga September 2025 yang sebelumnya disampaikan pihaknya masih bersifat sementara.

Dia mengatakan, angka itu merupakan data hingga triwulan III 2025 dan masih dalam proses finalisasi hingga akhir tahun, termasuk penghitungan triwulan IV.

Hal itu disampaikan menyusul adanya laporan dari Auriga Nusantara, soal kondisi tutupan hutan Indonesia pada 2025 yang mengalami deforestasi hingga 66 persen.

"Kementerian Kehutanan sebelumnya pernah menyampaikan data deforestasi yaitu 166.450 hektare hingga September 2025 dan data tersebut merupakan data sementara (sampai triwulan 3 tahun 2025) yang masih dalam proses finalisasi hingga akhir tahun (termasuk triwulan IV)," kata dia kepada IDN Times, Rabu (1/4/2026).

1. Perkaya perspektif

Ilustrasi deforestasi (unsplash.com/Renaldo Matamoro)

Ristianto mengatakan, pihaknya menghargai perhatian serta kajian dari berbagai pihak yang dinilai dapat memperkaya perspektif dalam penguatan tata kelola kehutanan.

“Kementerian Kehutanan menghargai perhatian serta kajian yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Auriga Nusantara, dalam mendorong transparansi dan penguatan tata kelola kehutanan di Indonesia,” kata dia.

Menurut dia, berbagai data dan analisis dari pihak eksternal merupakan masukan penting untuk memperkuat upaya bersama dalam pengendalian deforestasi di Indonesia.

2. Klaim perbedaan definisi, metodologi, dan pendekatan penghitungan

ilustrasi deforestasi (pexels.com/Pok Rie)

Sebab data deforestasi pemerintah masih sementara, dia pun mengingatkan agar perbandingan data tersebut dengan data tahunan dari lembaga lain dilakukan hati-hati. Hal tersebut supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Terkait kemungkinan terjadinya perbedaan angka deforestasi, perlu kami sampaikan bahwa hal tersebut pada prinsipnya bukan semata mencerminkan perbedaan kondisi faktual di lapangan, melainkan lebih disebabkan oleh perbedaan definisi, metodologi, dan pendekatan penghitungan,” kata dia.

3. Jelaskan soal definisi deforestasi

Ilustrasi Deforestasi yang terjadi di Indonesia (unsplash.com/Roya ann Miller)

Pihaknya juga menjelaskan definisi deforestasi yang digunakan mengacu pada standar nasional dan pelaporan internasional, termasuk kerangka UNFCCC, yaitu perubahan permanen kawasan berhutan menjadi tidak berhutan.

Data tersebut dihasilkan melalui sistem pemantauan nasional SIMONTANA yang memadukan citra satelit, proses quality assurance dan quality control berlapis, serta verifikasi lapangan secara sistematis untuk memastikan konsistensi data antartahun.

4. Data deforestasi melonjak hingga 66 persen

Ilustrasi Deforestasi (Sumber: Freepik)

Laporan Auriga Nusantara mencatat deforestasi di Indonesia pada 2025 melonjak 66 persen menjadi 433.751 hektare, tertinggi dalam delapan tahun terakhir. Angka ini meningkat tajam dibanding 2024 yang mencapai 261.575 hektare.

Kalimantan kembali menjadi wilayah dengan laju deforestasi terbesar, sementara Papua mencatat perluasan area paling luas dan Jawa mengalami kenaikan persentase hingga 440 persen.

Auriga menilai, lonjakan ini berkaitan dengan program ketahanan pangan pemerintah yang mengalokasikan 20,6 juta hektare kawasan hutan. Dari total deforestasi, sekitar 78.123 hektare terjadi di area proyek tersebut. Kerusakan hutan ini juga disebut berdampak pada meningkatnya bencana banjir dan longsor di berbagai daerah pada akhir 2025.