66 Persen Kawasan Hutan Hilang, Dipicu Program Ketahanan Pangan Prabowo
- Laporan Auriga Nusantara mencatat deforestasi Indonesia melonjak 66 persen pada 2025, dengan 433.751 hektare hutan hilang—angka tertinggi dalam delapan tahun terakhir.
- Kalimantan menjadi wilayah paling terdampak, disusul Papua dan Jawa yang mengalami lonjakan persentase deforestasi hingga ratusan persen dibanding tahun sebelumnya.
- Auriga menilai lonjakan deforestasi dipicu program ketahanan pangan pemerintahan Prabowo Subianto, yang membuka jutaan hektare lahan hutan dan memicu bencana banjir serta longsor di berbagai daerah.
Jakarta, IDN Times - Laporan mengejutkan datang dari Auriga Nusantara, terkait kondisi tutupan hutan Indonesia pada 2025. Angka deforestasi atau hilangnya kawasan hutan tercatat melonjak tajam hingga 66 persen, mencapai titik tertingginya dalam delapan tahun terakhir.
Menggunakan citra satelit canggih Sentinel-2 resolusi 10 meter, Auriga menemukan 433.751 hektare hutan telah dibabat habis sepanjang tahun lalu. Angka ini melompat dua kali lipat dari data pembukaan lahan pada tahun 2024, yang menyentuh 261.575 hektare.
1. Kalimantan kembali jadi korban terparah
Data Auriga yang dikumpulkan lewat satelit resolusi tinggi dan kunjungan langsung ke lapangan menunjukkan Pulau Kalimantan kembali menjadi wilayah yang paling menderita.
Kalimantan tercatat sebagai wilayah dengan laju deforestasi tertinggi secara berturut-turut sejak tahun 2013 tanpa jeda. Namun, seluruh pulau besar di Indonesia nyatanya ikut mengalami ekspansi kerusakan hutan yang masif pada 2025.
Papua mencatat peningkatan luas lahan terbesar, yakni 60.337 hektare. Sementara, persentase kenaikan paling gila justru terjadi di Pulau Jawa yang meroket hingga 440 persen.
2. Efek maut dari proyek ketahanan pangan?
Dikutip dari auriga.or.id, deforestasi ini dipicu kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah program ketahanan pangan. Auriga mencatat, pada akhir Desember 2024, dua bulan setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Pemerintah Indonesia meluncurkan program ketahanan pangan dengan mengalokasikan 20,6 juta hektare lahan hutan untuk cadangan pangan, energi, dan air.
Dari jumlah itu, tercatat sebanyak 78.123 hektare atau 18 persen dari total deforestasi nasional terjadi tepat di dalam area yang ditetapkan untuk proyek tersebut. Berbagai proyek berlabel Proyek Strategis Nasional (PSN) ini disebut menjadi biang kerok utama yang berkontribusi pada lonjakan deforestasi.
Secara status lahan, mayoritas atau 71 persen (307.861 hektare) kerusakan hutan terjadi di dalam kawasan hutan negara yang dikelola Kementerian Kehutanan. Sisanya, seluas 125.890 hektare, berada di Areal Penggunaan Lain (APL) yang dikuasai pemerintah daerah atau pemegang konsesi perusahaan.
3. Bencana alam adalah bayaran kontan kerusakan alam
Dampak nyata dari rakusnya pembukaan lahan ini mengundang bencana banjir dan longsor di akhir 2025. Beberapa daerah Sumatra bahkan sampai lumpuh akibat bencana hebat.
Peningkatan deforestasi di Aceh mencapai 426 persen, Sumatra Utara 281 persen, dan Sumatra Barat melonjak tak masuk akal hingga 1.034 persen dibanding tahun sebelumnya. Fakta ini membuktikan kerusakan hutan berbanding lurus dengan tingginya intensitas bencana alam mematikan.
