ADAKSI Minta Rincian Anggaran Rp93,74 T Kuliah Gratis PTN

23 Sep 2026, 20:09 WIB

3 min read

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

ADAKSI meminta pemerintah merinci penggunaan anggaran Rp93,74 triliun untuk wacana kuliah gratis di PTN.
Menurut ADAKSI, anggaran perlu mencakup pembiayaan pendidikan, fasilitas akademik, serta penguatan dosen dan tenaga kependidikan.
ADAKSI mengusulkan sedikitnya 25 persen anggaran berkaitan dengan jasa pengajaran, kapasitas, dan kesejahteraan dosen.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Aliansi Dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (ADAKSI) mendesak pemerintah membuka secara transparan penggunaan anggaran sekitar Rp93,74 triliun, yang disiapkan untuk wacana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN).

ADAKSI menilai anggaran itu tak boleh sekadar dipahami sebagai pengganti uang kuliah tunggal (UKT), tetapi harus mencakup pembiayaan pendidikan dan sumber daya manusia kampus.

Ketua Umum DPP ADAKSI Anggun Gunawan mempertanyakan komponen anggaran tersebut. Sebab, Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan dari penghitungan sementara, dibutuhkan anggaran sekitar Rp93,7 triliun untuk mewujudkan kuliah gratis PTN.

"Menurut ADAKSI, pertanyaan selanjutnya adalah apa saja yang sebenarnya masuk dalam komponen Rp93,74 triliun tersebut? Sebab biaya pendidikan tinggi bukan hanya UKT," kata dia, Kamis (23/9/2026).

1. Rp93,74 triliun harus dibuka rinciannya
Seluruh dosen ASN di Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) melaksanakan aksi pada Senin (3/2/2025) (IDN Times/Lia Hutasoit)
Pemerintah menghitung kebutuhan sekitar Rp93,74 triliun per tahun, untuk membiayai 2.833.169 mahasiswa PTN. Angka itu setara rata-rata sekitar Rp33,09 juta per mahasiswa per tahun. Bagi ADAKSI, publik perlu mengetahui secara rinci ke mana anggaran tersebut akan dialokasikan.
Anggun mengatakan biaya pendidikan mencakup lebih dari pembayaran mahasiswa.
“Di dalamnya terdapat jasa dosen yang mengajar, tenaga kependidikan, laboratorium, perpustakaan, teknologi pembelajaran, penelitian, pengembangan kompetensi dosen, pemeliharaan fasilitas, dan berbagai kebutuhan akademik lainnya," kata dia.
Dia juga menilai struktur biaya tidak bisa disamaratakan untuk seluruh program studi, karena kebutuhan tiap rumpun ilmu berbeda.
2. ADAKSI usul 25 persen untuk SDM
Ilustrasi kampus atau universitas. (IDN Times/Muhammad Surya)
ADAKSI mengusulkan sekurang-kurangnya 25 persen dari Rp93,74 triliun memiliki komponen yang berkaitan dengan jasa pengajaran, peningkatan kapasitas, dan kesejahteraan dosen. Dalam simulasi mereka, porsinya mencapai sekitar Rp23,44 triliun per tahun.
Anggun mengingatkan skema tersebut bukan berarti seluruh dana diberikan sebagai tambahan gaji.
“Angka 25 persen tersebut bukan berarti seluruhnya harus dibagikan begitu saja sebagai tambahan gaji dosen. Yang ingin kami tekankan adalah jangan sampai desain kuliah gratis hanya mengganti uang yang sebelumnya dibayarkan mahasiswa kepada perguruan tinggi, sementara SDM yang menyelenggarakan pendidikan tidak memperoleh penguatan sama sekali," ujarnya.
Jumlah dosen PTN disebut sekitar 100 ribu orang. ADAKSI memperkirakan tambahan pembiayaan itu juga dapat diarahkan untuk jaminan sosial, kompetensi, penelitian, serta kesejahteraan lainnya.
3. Jangan salahkan kampus soal pengangguran sarjana
ilustrasi kampus (pexels.com/Pixabay)
ADAKSI juga menyoroti hubungan antara perluasan akses kuliah dan pengangguran lulusan perguruan tinggi. Menurut mereka, bertambahnya jumlah sarjana, tidak otomatis menjadi penyebab utama sulitnya lulusan memperoleh pekerjaan.
Anggun mengatakan persoalan tersebut harus dilihat dari sisi pendidikan sekaligus kondisi ekonomi.
“Tetapi universitas tidak mungkin menciptakan seluruh lapangan pekerjaan sendirian. Kalau industri tidak berkembang, investasi produktif lemah, sektor manufaktur dan teknologi tidak cukup menyerap tenaga terdidik, serta ekosistem riset dan inovasi belum tumbuh kuat, lulusan perguruan tinggi akan tetap menghadapi keterbatasan kesempatan kerja," kata Anggun