Agum Gumelar Minta Pendukung Jokowi Jangan Halalkan Segala Cara

Dalam kesempatan itu, awalnya Agum menyinggung permasalahan beda pendapat di Indonesia. Ia menilai beda pendapat dan pilihan adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi.

“Di negara demokrasi seperti Indonesia, pro-kontra itu biasa. Ada yang suka dengan pemerintah, ada yang tidak,” ujar Agum.

Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan (Menkopolhukam) Kabinet Persatuan Nasional ini mengkritik kelompok yang tidak suka terhadap pemerintah dengan mendukung gerakan radikal.

“Kalau tidak suka ke pemerintah tidak masalah. Tapi jangan ketidaksukaan ke pemerintah ini kemudian disalurkan dengan mendukung gerakan radikal, itu keliru besar,” pesan Agum.

Agum menambahkan, bagi mereka yang tidak senang dengan pemerintah haruslah mengikuti aturan dan etika demokrasi yang ada. Ia menyarankan agar penentuannya dilakukan pada saat pencoblosan pilpres pada April mendatang.

“Kalau tidak suka ada arenanya, 17 April nanti, silahkan pesta demokrasi. Tapi ikuti taati aturan etika norma demokrasi,” imbuh Agum.

Agum yang merupakan Gubernur Lemhannas ke-11  lalu memberi contoh kampanye Pilkada yang menggunakan isu agama. Agum menyinggung memilih pemimpin beda agama yang dapat membuat seseorang masuk surge ataupun neraka.

“Itu tidak mendidik rakyat kita, itu membodohi rakyat kita. Seseorang diputuskan masuk surga negara bukan oleh kapolri, panglima TNI, gubernur, kyai, ulama, ustadz, habib. Yang menentukan Tuhan YME, jangan membodohi rakyat,” kata Agum.