Bekasi, IDN Times - Kuasa hukum ahli waris tanah yang ditempati SDN 3, 4, dan 5 Bantargebang, Bekasi, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) segera membayarkan uang ganti rugi tanah tiga sekolah tersebut.
Kuasa hukum ahli waris, Andri Sihombing mengatakan, nominal yang harus dibayarkan Pemkot Bekasi sebesar Rp19 miliar.
"Pemkot Bekasi harus bayar Rp19 miliar dari tiga SDN yang ada di Bantargebang tersebut," katanya kepada wartawan, Rabu (30/8/2023).
Andri menjelaskan, luas total keseluruhan dari tiga SDN tersebut mencapai 3.400 meter persegi. Paling luas, lanjut Andri, berada di SDN 4 Bantargebang Kota Bekasi.
"Luas tanah di 3 SD ya, saya gak megang data tapi kurang lebih untuk SD 4 itu sekitar 1.900 meter persegi, untuk SD 5 itu 1.000 meter persegi, untuk SD 3 itu 500 meter persegi," jelasnya.
Dia juga mengancam, jika Pemkot Bekasi tidak segera membayarkan uang ganti rugi, pihaknya akan kembali menyegel ketiga sekolah tersebut.
"Kurang lebih seperti itu (menyegel kembali), karena kan kita jangan sampai gak ada kepastian hukum, tugas saya mengedepankan hak hukum klien, jangan pula jadi diombang ambinginkan," ungkapnya.
Sebelumnya, SDN Bantargebang V yang berlokasi di Jalan Vila Nusa Indah, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi disegel oleh ahli waris pemilik tanah. Akibatnya, ratusan murid pun harus menjalani Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Pantauan di lokasi, tembok gedung sekolah ditempel sebuah spanduk yang bertuliskan 'Tanah Milik Ahli Waris H.M. Nurhasanuddin Karim'.
"Sesuai keputusan Pengadilan Negeri (PN) Bekasi No. 253/Pdt.G/2020/PN.Bks. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 392/Pdt/2021/PT.Bdg. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 804 K/Pdt/2022 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 88/Pdt/2023," demikian tulisan dalam sepanduk tersebut.