Amnesty Kecam Pelajar Demo Dikirim ke Barak Militer, Langgar HAM!

Alih-alih mendengarkan aspirasi warganya, negara justru merespons dengan pendekatan militeristik yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas bagi warga sipil, terlebih anak-anak usia sekolah.

"Amnesty International Indonesia menerima laporan kredibel bahwa proses perekrutan diklat militer tersebut sarat dengan intimidasi, pemaksaan dan tentu saja melanggar prinsip-prinsip HAM yang dijamin konstitusi dan undang-undang," ucapnya.

Usman mengatakan kewajiban untuk mengikuti pelatihan di barak TNI selama 10 hari jelas merupakan kesewenang-wenangan. Polisi juga diduga mengancam calon peserta diklat bahwa wajah dan nama mereka sudah didata, jadi akan sangat berisiko jika mereka turun demo lagi.

"Kami menegaskan bahwa ini bukanlah program edukasi atau pembinaan, melainkan bentuk intimidasi dan represi dari negara," katanya.

Oleh karena itu, Amnesty mendesak Kementerian Pertahanan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan aparat penegak hukum, termasuk Polda Metro Jaya, harus segera menghentikan program diklat militer bagi massa demonstrasi ini.

"Mendorong rasa kebangsaan tidak boleh dilakukan dengan membatasi hak-hak dasar warga negara. Pendidikan kewarganegaraan justru harus menghormati kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul secara damai, dan partisipasi warga dalam kehidupan publik," katanya.