Anggota DPR Ungkap Kriteria Gubernur Bank Indonesia Pengganti Perry

Pemerintah dikabarkan akan mengusulkan nama calon Gubernur BI ke DPR dalam pekan-pekan ini. Kendati demikian, Martin belum mengetahui apakah pimpinan DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) Gubernur BI dari pihak pemerintah.

Politikus NasDem itu juga tidak mau berspekulasi mengenai nama-nama calon Gubernur BI, temasuk Destry Damayanti yang dikabarkan akan diangkat menjadi Gubernur BI definitif menggantikan Perry Warjiyo.

Martin hanya berharap, sosok Gubernur BI yang baru mampu mewujudkan mandat penuh UU Bank Indonesia dan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Selain itu, Gubernur BI baru juga harus lihai dalam membangun koordinasi dengan seluruh stakeholders dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tanpa mengaburkan batas independensi BI.

"Serta mampu berkoordinasi dengan seluruh stakeholders dalam KSSK tanpa mengaburkan batas independensi BI," kata dia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, tidak akan mengajukan diri sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI). Purbaya menyampaikan hal itu saat ditanya mengenai kemungkinan dirinya masuk dalam bursa kandidat pengganti Gubernur BI Perry Warjiyo. Dia menegaskan, tidak memiliki rencana mengajukan diri sebagai calon Gubernur BI.

"Enggak. Kenapa Anda menyuruh saya ke BI? (Saya) enggak (akan mengajukan diri)," katanya kepada jurnalis di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jakarta, Senin (3/8/2026).

Meski namanya masuk dalam bursa kandidat, Purbaya mengatakan memang kerap dikaitkan dengan berbagai posisi. Namun, hal tersebut tidak selalu berujung pada penunjukan resmi. Purbaya mengaku sudah bersyukur dengan jabatan Menteri Keuangan yang diembannya.

"Kan saya bilang kalau setiap bursa itu saya selalu masuk kemana-mana, tapi nggak pernah jadi. Jadi saya di sini udah syukur lah," ujar mantan Ketua Dewan Komisioner LPS itu.

Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gubernur, calon wajib berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki akhlak dan moral yang tinggi, serta mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum.

Proses penunjukannya melibatkan Presiden dan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 41. Presiden mengusulkan nama calon Gubernur dan Deputi Gubernur Senior untuk diangkat dengan persetujuan DPR. Calon Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur sebelum diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Jika calon yang diajukan tidak mendapat persetujuan DPR, Presiden atau Gubernur wajib mengajukan calon baru. Apabila usulan kedua ini kembali tidak disetujui DPR, Presiden wajib mengangkat kembali pimpinan lama pada jabatan yang sama, atau dengan persetujuan DPR mengangkat Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur ke jabatan yang lebih tinggi di dalam struktur jabatan Dewan Gubernur.

Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan berikutnya.

"Penggantian anggota Dewan Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya dilakukan secara berkala setiap tahun paling banyak 2 (dua) orang," bunyi Pasal 41 ayat (6).

Ketika terjadi kekosongan posisi Gubernur, Presiden mengangkat pejabat baru sesuai mekanisme pengusulan awal. Dalam UU 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pejabat baru diangkat untuk sisa masa jabatan yang digantikannya.

Sementara dalam ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Presiden dapat mengangkat pejabat baru untuk sisa masa jabatan yang digantikannya atau selama 5 tahun penuh.

Dalam hal kekosongan jabatan Gubernur belum diangkat penggantinya, Deputi Gubernur Senior menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara. Jika Deputi Gubernur Senior juga berhalangan, Deputi Gubernur yang paling lama masa jabatannya menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara.